Aliansi Masyarakat Anti Pejabat Binal (ARAAB) yang tergabung dari 14 organisasi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi pada Kamis (19/11/2026) untuk mendesak lembaga DPRD Kabupaten Kupang menunjukkan komitmen politik dan moral terhadap kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, sebagai pejabat publik.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada lembaga legislatif Kabupaten Kupang. Mereka meminta DPRD tidak hanya bersikap sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan konstitusionalnya.
Koordinator Umum ARAAB, Felix Jewa Dawi, menjelaskan bahwa terdapat empat poin utama yang menjadi tuntutan aliansi, yakni: 1) Mendesak DPRD Kabupaten Kupang menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut, 2) Mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan terkait lokasi kejadian dugaan pemerkosaan yang disebut berlangsung di rumah jabatan Bupati Kupang, 3) Mendesak DPRD menggunakan hak menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 4) Meminta adanya komitmen dan sikap politik serta moral DPRD Kabupaten Kupang dalam menyikapi persoalan yang melibatkan kepala daerah sebagai pejabat publik.
DPRD Terima Perwakilan Massa Aksi
Selama berlangsungnya aksi, massa menempati halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Kupang dan menyampaikan aspirasi serta tuntutan mereka. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Felix Jewa Dawi kepada NTT Pos pada Jumat (20/11/2026) mengatakan, pihaknya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Tome Da Costa, karena Ketua DPRD tidak berada di kantor saat massa aksi datang.
Menurut Felix, dalam pertemuan tersebut pihak DPRD menyampaikan dokumen pernyataan sikap kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani oleh perwakilan sekitar delapan fraksi di DPRD Kabupaten Kupang.
“Delapan fraksi sudah menyatakan sikap bahwa tersangka YL telah naik ke tahap penyidikan. DPRD juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap tersebut kepada kami,” jelas Felix.
DPRD Tegaskan Berpihak pada Perjuangan Perempuan dan Hormati Proses Hukum
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Fraksi PDI Perjuangan, Desi Ballo, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari massa aksi ARAAB dan menyampaikan pernyataan sikap DPRD.
Desi menegaskan bahwa pada prinsipnya DPRD berpihak pada perjuangan kaum perempuan. Namun, ia mengingatkan bahwa sebagai warga negara, semua pihak harus menghormati dan menaati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kemarin kami menerima aspirasi dari massa aksi ARAAB. Kami sudah menyampaikan pernyataan DPRD. Pada prinsipnya, kita berpihak pada perjuangan kaum perempuan,” ujar Desi Ballo pada Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa DPRD menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan memilih menunggu hasil dari proses tersebut. Menurutnya, lembaga legislatif tidak ingin melakukan intervensi terhadap penanganan perkara agar persoalan dapat terungkap secara terang dan keadilan dapat diberikan kepada semua pihak.
“Kami menghormati proses hukum yang sementara berjalan. Kami juga menunggu hasil yang diputuskan dari proses hukum tersebut. Kita tidak intervensi juga, supaya persoalan terang sehingga ada keadilan bagi para pihak,” tambahnya.
ARAAB Minta DPRD Jalankan Fungsi Pengawasan
Seperti yang diketahui media ini, aksi yang dilakukan ARAAB menjadi bagian dari desakan masyarakat sipil agar DPRD Kabupaten Kupang menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik.
ARAAB menilai, kasus yang menyeret nama kepala daerah tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan integritas seorang pejabat publik.
Aliansi berharap pernyataan sikap DPRD tidak berhenti pada dokumen kelembagaan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, proses hukum terhadap perkara tersebut tetap perlu dihormati dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen.
(Semi A. Tabelak)
