Di Balik Bayang Kekuasaan, Ketika Penghormatan Berubah Menjadi Kritik: Joko Widodo, Mantan Presiden RI

Oleh: Yakobus Henggu Mila Meha

Di balik kehidupan seseorang yang menjadi pemimpin, terdapat kenyataan bahwa ia cenderung menerima banyak penghormatan, bukan hanya di satu tempat, melainkan di berbagai tempat. Hal tersebut dapat dilihat, baik dari sisi eksternal maupun internal. Keotentikan seorang pemimpin negara dapat dilihat melalui dua karakter atau dua bentuk penilaian dari masyarakat, yaitu penilaian yang buruk dan penilaian yang baik. Semua itu bergantung pada program kerja yang dilaksanakan selama masa kepemimpinannya, sebab masyarakat mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam menilai keberhasilan maupun kekurangan seorang pemimpin. Penilaian tersebut seharusnya didasarkan pada tindakan, kebijakan, tanggung jawab, serta dampak yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, karena seorang pemimpin tidak mungkin memenuhi seluruh harapan masyarakat tanpa menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Joko Widodo, seorang mantan Presiden Indonesia yang ketujuh, mempunyai visi dan misi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program kerja yang dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Ia tidak terlalu banyak berkata-kata, tetapi lebih memperbanyak tindakan. Di berbagai tempat yang sering dianggap berbahaya oleh orang lain, namanya justru hadir karena ia berani mengunjungi tempat tersebut, salah satunya Papua yang sering dianggap sebagai wilayah berbahaya. Keberanian seorang pemimpin untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan rakyatnya, karena kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah dari pusat kekuasaan, melainkan juga tentang memahami keadaan masyarakat secara nyata. Meskipun demikian, setiap tindakan dan kebijakan seorang pemimpin tetap harus dinilai secara kritis, sebab keberanian dalam mengunjungi suatu wilayah tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh persoalan masyarakat telah terselesaikan. Di sinilah masyarakat perlu menggunakan akal budi untuk membedakan antara penghargaan terhadap tindakan positif dan evaluasi terhadap kebijakan yang masih memiliki kekurangan.

Inilah yang dikatakan sebagai seorang pemimpin, yaitu bukan pemimpin bagi satu pihak, melainkan bagi semua pihak. Artinya, seorang pemimpin negara mempunyai tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, kepentingan, maupun kelompok tertentu. Kepemimpinan seharusnya menjadi ruang persatuan, bukan alat untuk membangun perbedaan atau permusuhan, karena jabatan yang diberikan oleh rakyat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara.

Akan tetapi, pada saat melepaskan jabatannya, hanya setelah tidak lagi memegang kekuasaan, muncul orang-orang yang mengkritik dan memberikan komentar bahwa visi dan misi yang dilakukannya tidak terlalu baik. Bahkan, masih terdapat tuduhan dan perdebatan mengenai keaslian ijazah kuliahnya yang perlu dinilai berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan hanya berdasarkan opini atau prasangka. Apakah pernyataan seperti ini berani disampaikan oleh orang-orang tersebut ketika ia masih menjabat sebagai presiden? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merefleksikan keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik ketika seseorang masih mempunyai kekuasaan. Apakah seseorang benar-benar tidak berani menyampaikan pendapat karena takut terhadap jabatan yang dimiliki orang tersebut, atau karena terdapat pertimbangan lain yang memengaruhi keberaniannya? Semua ini menunjukkan bahwa sebagian orang lebih takut terhadap jabatan daripada menghargai pribadi orang yang mendudukinya. Walaupun Jokowi mendapatkan banyak pujian dari negara lain, di negara asalnya sendiri ia juga menerima berbagai kritik dan hinaan. Namun, kritik dan penghormatan merupakan dua hal yang berbeda, sebab seseorang tetap mempunyai hak untuk mengkritik kebijakan seorang mantan pemimpin tanpa harus merendahkan martabat kemanusiaannya. Kebebasan berpendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan kesopanan, begitu pula penghormatan tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab.

Inilah fakta bahwa negara ini bukan hanya mengalami krisis ilmu, melainkan juga krisis moral yang dapat membawa kehidupan masyarakat menuju suatu jalan buntu. Krisis moral dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk selalu mencari kesalahan orang lain tanpa terlebih dahulu melihat dan merefleksikan kesalahan dirinya sendiri sebelum mengambil keputusan. Peristiwa seperti ini merupakan sesuatu yang ironis, tetapi menjadi kenyataan yang terjadi pada era sekarang ini, termasuk dalam kehidupan masyarakat dan ruang publik. Ketika seseorang terlalu sibuk menghakimi kehidupan orang lain, ia sering kali melupakan tanggung jawab untuk memperbaiki sikap dan perilakunya sendiri. Padahal, kemampuan berpikir kritis seharusnya berjalan bersama dengan kesadaran moral, sehingga manusia tidak hanya pandai menemukan kekurangan orang lain, tetapi juga mampu mengakui kekurangan yang terdapat dalam dirinya. Ini bukan semata-mata persoalan masa jabatan, melainkan persoalan moral yang harus diperbaiki. Sebab, pergantian jabatan tidak seharusnya mengubah cara manusia memperlakukan sesamanya, dan perbedaan pandangan politik tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bersama. Masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk mengkritik berdasarkan fakta, menghargai berdasarkan tindakan, serta mengambil keputusan melalui pertimbangan yang rasional dan adil.

Seorang filsuf, yaitu Friedrich Nietzsche, membahas persoalan moralitas dan kecenderungan manusia dalam memberikan penilaian terhadap orang lain melalui kritiknya terhadap nilai-nilai moral yang berkembang dalam kehidupan manusia. Nietzsche mengkritisi bagaimana manusia membentuk nilai, menentukan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, serta memberikan penilaian terhadap orang lain. Dalam pemikirannya, Nietzsche mengajak manusia untuk mempertanyakan asal-usul nilai moral yang selama ini diterima begitu saja oleh masyarakat, karena tidak semua penilaian moral lahir dari kesadaran yang jujur dan pemikiran yang bebas. Ada kalanya manusia memberikan penilaian bukan karena benar-benar mencari kebenaran, melainkan karena dipengaruhi oleh kebencian, kecemburuan, kepentingan, dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Pemikiran ini dapat dihubungkan dengan konsep genealogi moral Nietzsche, yaitu usaha untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai moral terbentuk dan kepentingan apa yang berada di balik pembentukan nilai tersebut. Melalui pemikiran ini, kita diajak untuk tidak langsung menerima suatu penilaian sebagai kebenaran mutlak, tetapi terlebih dahulu mempertanyakan alasan, motivasi, dan dasar seseorang dalam memberikan penilaian. Dalam konteks kehidupan politik, seseorang yang mengkritik pemimpin seharusnya mempunyai alasan yang jelas dan berdasarkan kenyataan, bukan sekadar mengikuti kebencian kelompok atau kepentingan tertentu. Sebaliknya, seseorang yang memberikan penghormatan juga perlu memahami bahwa penghormatan tidak berarti menutup mata terhadap kesalahan. Dengan demikian, pemikiran Nietzsche membantu kita melihat bahwa persoalan moral bukan hanya terletak pada tindakan yang dinilai, tetapi juga pada kesadaran dan motivasi manusia ketika memberikan penilaian terhadap tindakan tersebut.

Dari filsuf ini dapat dilihat adanya hubungan dengan kenyataan yang terjadi sekarang ini, terutama mengenai kecenderungan manusia dalam menghakimi orang lain. Pemikiran Nietzsche memberikan ruang bagi kita untuk mempertanyakan apakah penilaian yang diberikan benar-benar berasal dari kesadaran moral atau justru lahir dari kepentingan pribadi. Ketika seseorang masih mempunyai jabatan, masyarakat terkadang memberikan penghormatan karena kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya, tetapi ketika jabatan tersebut berakhir, sebagian orang mulai memperlihatkan penilaian yang berbeda. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penghormatan manusia terkadang tidak sepenuhnya diberikan kepada pribadi seseorang, melainkan lebih banyak diarahkan kepada kedudukan dan kekuasaan yang melekat padanya. Oleh karena itu, kita perlu membedakan antara mengkritik tindakan seseorang dan menghakimi martabat pribadinya, sebab kritik yang sehat dapat membantu memperbaiki kehidupan bersama, sedangkan penghakiman yang didasarkan pada kebencian hanya akan memperbesar konflik dan merusak hubungan antarmanusia.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap menghormati Bapak Joko Widodo walaupun jabatannya telah berakhir dan ia kembali menjadi masyarakat biasa. Bukan berarti kita hanya menghargainya ketika masih menjabat, tetapi ketika ia tidak lagi memiliki jabatan, kita justru menghakimi dan tidak menghormatinya, seolah-olah ia merupakan orang asing yang tidak pernah memberikan pengorbanan bagi negeri ini. Sikap seperti ini tidak boleh ditiru, karena tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan nasionalisme atau cinta tanah air. Menghormati seseorang bukan berarti kita harus menyetujui seluruh tindakan dan kebijakannya, melainkan menunjukkan bahwa kita mampu memisahkan perbedaan pendapat dari penghargaan terhadap martabat manusia. Sebagai masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi, kita mempunyai kebebasan untuk menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, dan menuntut pertanggungjawaban seorang pemimpin, tetapi semua itu harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan etika. Jangan sampai kekuasaan menjadi alasan seseorang dihormati, sedangkan ketika kekuasaan itu berakhir, penghormatan tersebut ikut menghilang. Sebab, nilai kemanusiaan tidak ditentukan oleh jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang, tetapi oleh kesadaran kita dalam memperlakukan sesama manusia secara adil dan bermartabat.

 

 

*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang