Isu dugaan keterlibatan oknum eks Timor-Timur dalam praktik monopoli program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur mulai memantik reaksi. Senin, 8 Juni 2026, ratusan anggota Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) mendatangi Polda NTT.
Namun, kedatangan mereka bukan untuk membuat laporan polisi. Ketua Umum FKPTT, Eurico Guterres, mengatakan langkah tersebut sebatas silaturahmi dan konsultasi terkait maraknya unggahan di media sosial yang menyebut adanya “oknum eks Timor-Timur” sebagai pihak yang menguasai rantai distribusi program MBG.
”Kami datang untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai isu-isu liar yang berkembang di media sosial,” kata Eurico usai pertemuan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT.
Menurut dia, penggunaan istilah “oknum eks Timor-Timur” tanpa identitas yang jelas berpotensi membentuk opini publik yang keliru. Ia khawatir narasi tersebut berkembang menjadi stigma yang mengaitkan seluruh komunitas eks Timor-Timur dengan dugaan praktik monopoli program pemerintah.
”Kalau terus dibiarkan, publik bisa menganggap bahwa program MBG memang dikuasai oleh eks Timor-Timur. Ini berbahaya karena dapat memicu kebencian terhadap komunitas kami,” ujarnya.
Eurico juga mempertanyakan logika tudingan tersebut. Menurut dia, apabila benar terjadi praktik monopoli hingga ke tingkat desa, maka seharusnya ada pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam proses pengawasan.
”Kalau memang ada monopoli sampai ke desa-desa, lalu di mana peran gubernur, bupati atau wali kota, dan aparat di lapangan? Rasanya tidak masuk akal jika hanya diarahkan kepada satu kelompok masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi sosial-ekonomi warga eks Timor-Timur di NTT juga tidak seluruhnya mapan. Banyak di antara mereka, kata dia, masih hidup dalam keterbatasan yang sama dengan masyarakat lokal.
”Masih banyak saudara-saudara kami yang hidup susah. Bahkan ada yang beranggapan kami juga layak mendapat bantuan. Karena itu, tudingan seperti ini sangat menyakitkan,” ujar Eurico.
(Hans Sahagun)