Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan serius kebakaran hutan dan lahan yang mengancam lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Di tengah ancaman tersebut, pemerintah harus mengerahkan personel, peralatan, dan anggaran untuk memadamkan api, melindungi masyarakat, serta memulihkan wilayah terdampak. Kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ujian terhadap kemampuan negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman yang dapat menimbulkan kerugian besar.
Pada saat yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas anggaran negara sudah ditempatkan pada kebutuhan yang paling mendesak? Apakah program MBG dalam bentuknya yang berlaku sekarang benar-benar merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ataukah sebagian sumber daya negara dapat digunakan secara lebih strategis untuk memperkuat perlindungan sosial, pertahanan nasional, dan penanggulangan bencana?
Pertanyaan tersebut bukan berarti kebutuhan gizi masyarakat boleh diabaikan. Sebaliknya, negara harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ketika kebakaran hutan terus menjadi ancaman, masyarakat di wilayah rawan bencana membutuhkan perlindungan, dan kelompok miskin masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah wajib mengevaluasi apakah pengeluaran dalam skala sangat besar telah menghasilkan manfaat yang sebanding.
Program MBG dalam bentuk universal perlu dihentikan dan digantikan dengan bantuan gizi yang terarah kepada kelompok paling rentan. Ruang fiskal yang tersedia harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk penguatan pertahanan nasional dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan serta bencana lainnya.
Kebakaran Hutan Mengingatkan Negara tentang Prioritas Anggaran
Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang jauh melampaui kawasan yang terbakar. Kabut asap mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kegiatan pendidikan, menghambat transportasi, merusak habitat satwa, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Apabila kebakaran meluas, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk operasi pemadaman, evakuasi, pelayanan kesehatan, serta pemulihan lingkungan.
Persoalannya, penanganan kebakaran sering kali menghadapi kendala peralatan, akses menuju lokasi, ketersediaan air, sarana transportasi, dan koordinasi antarlembaga. Di sejumlah wilayah, petugas harus bekerja dalam kondisi sulit untuk menjangkau titik api yang berada jauh dari permukiman atau berada di medan yang tidak mudah dilalui kendaraan.
Kondisi ini seharusnya mendorong pemerintah untuk memperkuat investasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan. Negara membutuhkan sistem deteksi dini, drone pemantau, kendaraan operasional, pompa air berkapasitas besar, peralatan komunikasi, serta sarana angkut dan evakuasi yang memadai. Untuk wilayah tertentu, dukungan helikopter dan pesawat yang memenuhi persyaratan teknis juga dapat menjadi bagian penting dari operasi penanggulangan kebakaran.
Pengadaan peralatan semacam itu bukan sekadar belanja barang. Jika direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata, dipelihara dengan baik, dan dioperasikan oleh personel terlatih, aset tersebut dapat digunakan selama bertahun-tahun untuk mengurangi risiko dan mempercepat penanganan keadaan darurat.
Karena itu, pemerintah perlu menghitung apakah anggaran yang tersedia sudah dialokasikan secara proporsional antara program sosial, pencegahan bencana, kesiapsiagaan nasional, dan pelayanan dasar lainnya.
Negara tidak seharusnya baru menyadari pentingnya peralatan ketika kebakaran telanjur meluas. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi bagian dari perencanaan anggaran sejak awal.
MBG dan Pertanyaan tentang Efektivitas Pengeluaran Negara
Program MBG dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Tujuan tersebut penting. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis membuktikan bahwa desain program, cakupan penerima, dan besarnya anggaran yang digunakan sudah merupakan pilihan kebijakan paling efektif.
Dalam kebijakan publik, pemerintah harus membedakan antara tujuan yang ingin dicapai dan cara yang dipilih untuk mencapainya. Peningkatan gizi merupakan tujuan. MBG dalam bentuk universal merupakan salah satu instrumen untuk mengejar tujuan tersebut, bukan satu-satunya pilihan yang tersedia.
Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah seluruh kelompok penerima membutuhkan bentuk intervensi yang sama, apakah bantuan sudah diberikan sesuai tingkat kerentanan, dan apakah manfaat tambahan dari cakupan universal sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Anak yang mengalami kekurangan gizi, anak terlantar, dan anak dari keluarga miskin ekstrem mungkin membutuhkan dukungan yang lebih intensif dibandingkan anak yang kebutuhan pangannya relatif terpenuhi. Keluarga yang mengalami kerawanan pangan juga mungkin membutuhkan bantuan yang lebih luas, termasuk dukungan pendapatan, pelayanan kesehatan, air bersih, dan pendampingan sosial.
Jika anggaran dibagikan melalui satu skema yang sangat luas, sementara kelompok yang paling rentan masih kesulitan memperoleh layanan dasar, pemerintah wajib menguji kembali ketepatan prioritasnya.
Program sosial seharusnya tidak dinilai hanya berdasarkan jumlah penerima, banyaknya makanan yang didistribusikan, jumlah dapur yang beroperasi, atau besarnya anggaran yang terserap. Indikator tersebut hanya menggambarkan pelaksanaan. Keberhasilan yang sesungguhnya harus diukur dari perubahan status gizi, penurunan kekurangan gizi, peningkatan kesehatan, dan manfaat nyata bagi penerima.
Apabila pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa cakupan universal memberikan manfaat tambahan yang sebanding dengan biayanya, mempertahankan cakupan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai satu-satunya pilihan.
Mengapa Bantuan Gizi Harus Diprioritaskan kepada Kelompok Rentan?
Anak-anak terlantar, anak yang mengalami kekurangan gizi, keluarga dalam kemiskinan ekstrem, lansia terlantar, dan kelompok masyarakat yang mengalami kerawanan pangan harus menjadi prioritas utama perlindungan negara.
Mereka menghadapi kebutuhan yang nyata dan tidak selalu mampu dipenuhi melalui mekanisme pasar atau dukungan keluarga. Bagi mereka, bantuan pangan dan gizi dapat menjadi penopang kehidupan sehari-hari, bukan sekadar fasilitas tambahan.
Pemerintah seharusnya membangun sistem bantuan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan secara akurat dan memberikan intervensi sesuai kondisi penerima. Anak yang mengalami kekurangan gizi memerlukan penanganan kesehatan dan nutrisi yang tepat. Anak terlantar membutuhkan dukungan pangan sekaligus perlindungan dan pengasuhan. Lansia terlantar membutuhkan bantuan makanan yang teratur, pelayanan kesehatan, serta dukungan sosial sesuai kondisi mereka.
Dengan pendekatan ini, anggaran tidak harus digunakan untuk menjangkau semua orang dengan bentuk bantuan yang seragam. Sumber daya dapat dipusatkan pada masyarakat yang paling membutuhkan, dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan agar tidak terjadi salah sasaran.
Memang, bantuan terarah memiliki tantangan, terutama terkait akurasi data dan risiko ada warga yang berhak tetapi belum terdaftar. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui pemutakhiran data sosial, verifikasi lapangan, mekanisme pengaduan, dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Yang tidak dapat dibenarkan adalah mempertahankan suatu program universal tanpa evaluasi yang memadai hanya karena penargetan bantuan dianggap sulit.
Negara harus mendahulukan mereka yang paling membutuhkan. Pemerataan tidak selalu berarti memberikan bantuan yang sama kepada semua orang, tetapi memastikan setiap orang memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan tingkat kerentanannya.
Ketika Program Besar Menimbulkan Risiko Menjadi Proyek
Kritik terhadap MBG juga perlu diarahkan pada tata kelola dan struktur pelaksanaannya. Program berskala nasional yang melibatkan anggaran besar, banyak penyedia, fasilitas pelayanan, rantai pasok, dan kontrak pengadaan memiliki risiko tata kelola yang harus diperiksa secara serius.
Risiko tersebut muncul apabila keberhasilan lebih banyak diukur berdasarkan perluasan fasilitas dan penyerapan anggaran daripada hasil yang dicapai oleh penerima manfaat. Dalam situasi seperti itu, program dapat terdorong untuk terus berkembang tanpa pengujian yang memadai mengenai apakah setiap tambahan pengeluaran benar-benar diperlukan.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah pembangunan fasilitas selalu didasarkan pada kebutuhan yang terukur, apakah harga pengadaan dapat diverifikasi, apakah mitra dipilih secara transparan, dan apakah kualitas pelayanan diperiksa secara independen.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Pada 2026, aparat penegak hukum menangani perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola MBG, termasuk perkara pengadaan motor listrik. Indonesia Corruption Watch juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan menyoroti persoalan transparansi dokumen anggaran serta kesulitan memverifikasi kewajaran sejumlah biaya. Perkembangan ini menuntut pengawasan yang serius, meskipun setiap dugaan pidana harus tetap diproses sesuai hukum dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa semua pelaksana program melakukan korupsi.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan pentingnya menguji bukan hanya perilaku individu, tetapi juga apakah sistem pengelolaan anggaran telah dirancang untuk mencegah penyimpangan. Program yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar harus memiliki standar biaya yang jelas, proses pengadaan yang dapat diaudit, pelaporan terbuka, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.
Jika pemerintah lebih sibuk memperluas jaringan pelaksanaan daripada membuktikan dampak program, risiko yang muncul adalah terciptanya struktur yang kepentingannya semakin bergantung pada kelanjutan proyek itu sendiri.
Karena itu, penilaian bahwa MBG berisiko menjadi proyek harus dijadikan dasar untuk menguji desain dan tata kelolanya, bukan sekadar menjadi tuduhan terhadap semua pihak yang terlibat.
Tujuan sosial yang baik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari evaluasi. Justru karena menggunakan uang rakyat, program tersebut harus tunduk pada pengawasan yang ketat.
Anggaran Multifungsi untuk Pertahanan dan Penanggulangan Bencana
Jika pemerintah memutuskan menghentikan MBG sebagai program universal, langkah selanjutnya bukan sekadar memotong anggaran. Pemerintah harus menyusun kembali prioritas belanja berdasarkan kebutuhan nasional dan manfaat yang dapat diukur.
Salah satu bidang yang layak memperoleh perhatian adalah pengadaan aset multifungsi yang mendukung pertahanan nasional sekaligus penanggulangan bencana.
Helikopter dan pesawat tertentu dapat digunakan untuk mobilisasi personel, pengiriman logistik, evakuasi medis, serta pemadaman kebakaran dari udara apabila memenuhi persyaratan teknis. Drone dapat membantu patroli perbatasan, pemantauan titik api, pencarian korban, dan pemetaan daerah terdampak. Kendaraan medan berat dapat mendukung operasi pertahanan sekaligus distribusi bantuan ke daerah yang aksesnya terbatas.
Sistem komunikasi bergerak, rumah sakit lapangan, generator, pompa air, alat berat, dan sarana penyediaan air bersih juga dapat memberikan manfaat dalam berbagai keadaan darurat.
Pengadaan aset tersebut harus didasarkan pada kebutuhan yang telah dipetakan. Pemerintah perlu memeriksa peralatan yang sudah tersedia, menentukan kekurangan kemampuan yang nyata, menghitung biaya pengoperasian dan pemeliharaan, serta memastikan bahwa aset dapat digunakan oleh personel yang terlatih.
Tidak semua peralatan militer cocok untuk operasi sipil, dan tidak semua pengadaan mahal otomatis menghasilkan efisiensi. Karena itu, pengadaan harus mempertimbangkan seluruh biaya sepanjang masa penggunaan, bukan hanya harga pembelian awal.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembiayaan untuk peralatan tidak mengurangi anggaran pencegahan kebakaran, pengelolaan lingkungan, pelatihan petugas, dan penguatan kapasitas BPBD. Peralatan yang canggih tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tidak ada sistem operasional yang mendukungnya.
Tujuannya adalah membangun kemampuan nasional yang dapat digunakan secara efektif, bukan mengganti satu program besar dengan proyek pengadaan besar lainnya.
Menghitung Biaya Kesempatan: Apa yang Dikorbankan Negara?
Setiap keputusan anggaran memiliki konsekuensi. Uang yang digunakan untuk satu program tidak dapat digunakan secara bersamaan untuk program lainnya. Inilah biaya kesempatan yang harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan publik.
Ketika pemerintah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk MBG, ruang fiskal untuk kebutuhan lain menjadi lebih terbatas. Hal itu tidak berarti seluruh anggaran MBG dapat langsung dialihkan karena sebagian telah digunakan atau terikat pada kewajiban yang sah. Namun, ketika menyusun anggaran berikutnya, pemerintah harus mempertimbangkan apakah pola belanja yang ada masih merupakan pilihan terbaik.
Apabila bantuan gizi terarah mampu melindungi kelompok rentan dengan biaya lebih rendah, sementara ruang fiskal yang tersedia dapat memperkuat layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertahanan, dan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki alasan untuk menata ulang prioritasnya.
Penilaian tersebut harus dilakukan melalui evaluasi yang transparan. Pemerintah perlu membandingkan biaya per penerima, dampak gizi, efektivitas penargetan, biaya administrasi, risiko kebocoran, dan hasil yang dicapai oleh berbagai alternatif kebijakan.
Hal yang sama berlaku bagi pengadaan peralatan pertahanan dan kebencanaan. Manfaat yang diharapkan harus dibandingkan dengan biaya pembelian, pemeliharaan, pelatihan, dan pengoperasian. Pemerintah juga harus menilai berapa besar kerugian yang dapat dihindari melalui peningkatan kemampuan tersebut.
Dengan demikian, pengalihan anggaran tidak dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pertahanan selalu lebih penting daripada gizi, atau sebaliknya. Pengalihan harus didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak, efektivitas biaya, dan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat.
Penutup: Negara Harus Memilih Prioritas, Bukan Mempertahankan Proyek
Kebakaran hutan dan MBG memperlihatkan persoalan yang lebih luas tentang cara negara menetapkan prioritas. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan perlindungan dari bencana dan ancaman terhadap keselamatan. Di sisi lain, kelompok miskin, anak terlantar, dan lansia terlantar membutuhkan dukungan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar.
Pemerintah tidak dapat menyelesaikan semua persoalan hanya dengan memperbesar satu program. Negara harus menentukan siapa yang paling membutuhkan, intervensi apa yang paling efektif, dan bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat nyata dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Karena itu, MBG sebagai program universal perlu dihentikan dan digantikan dengan sistem bantuan gizi yang terarah kepada kelompok paling rentan. Keputusan ini harus disertai jaminan bahwa anak-anak yang membutuhkan tetap memperoleh makanan bergizi dan pelayanan kesehatan yang layak.
Ruang fiskal yang tersedia setelah penataan ulang harus digunakan berdasarkan prioritas nasional, termasuk memperkuat kesiapsiagaan kebakaran hutan, meningkatkan kemampuan tanggap darurat, memperbaiki layanan dasar, dan menyediakan aset multifungsi yang benar-benar dibutuhkan.
Pemerintah juga harus menuntaskan penanganan dugaan korupsi, membuka informasi anggaran yang dapat diakses publik, dan memperbaiki sistem pengawasan. Tidak boleh ada program yang kebal dari evaluasi hanya karena diklaim memiliki tujuan mulia.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar anggaran yang dihabiskan atau seberapa luas sebuah program dijalankan. Ukurannya adalah apakah anak-anak yang paling rentan memperoleh gizi yang cukup, apakah lansia terlantar mendapat perlindungan, apakah kebakaran dapat ditangani sebelum meluas, dan apakah negara mampu menyelamatkan masyarakat ketika bencana terjadi.
Uang rakyat bukan untuk mempertahankan proyek tanpa batas. Uang rakyat harus digunakan untuk menjawab kebutuhan yang paling mendesak, mengurangi kerentanan, dan membangun kemampuan negara melindungi seluruh masyarakat.
Kebakaran hutan seharusnya menjadi pengingat bahwa negara perlu menyiapkan kemampuan sebelum krisis terjadi. Sementara itu, persoalan MBG seharusnya menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tidak boleh menggantikan pertanyaan paling mendasar: apakah kebijakan tersebut benar-benar merupakan penggunaan uang rakyat yang paling tepat?