Di Kabupaten Manggarai, kehamilan di usia dini perlahan berubah dari persoalan serius menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Di titik inilah bahaya sesungguhnya muncul: ketika masalah sosial tidak lagi dipertanyakan, melainkan diterima sebagai bagian dari kebiasaan.
Fenomena ini bukan sekadar tentang remaja yang “terlalu cepat dewasa”. Ini adalah cerminan dari kegagalan kolektif keluarga, masyarakat, hingga negara dalam memastikan bahwa generasi muda tumbuh dengan kesiapan, bukan keterpaksaan. Dalam banyak kasus, kehamilan pada usia 15-20 tahun langsung diikuti dengan dorongan menikah. Seolah-olah, pernikahan adalah solusi instan. Padahal, lebih sering itu hanyalah cara cepat menutup masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari praktik yang membahayakan masa depannya, termasuk perkawinan dini. Pasal 26 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun dalam realitas sosial di Manggarai, kewajiban ini justru sering diabaikan atau bahkan dibalik: orang tua menjadi pihak yang mendorong pernikahan sebagai “jalan keluar”.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, persentase perempuan yang telah menikah dengan usia 10 tahun ke atas, dengan mempertimbangkan umur saat perkawinan pertama (dalam persentase), periode 2018 hingga 2020 di Kabupaten Manggarai, mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar 24,07 persen pada tahun 2020. Data tersebut menggambarkan fakta bahwa jumlah perempuan yang telah menikah pada usia yang relatif muda masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai juga mengeluarkan, analisis terhadap tingkat kelahiran atau fertilitas dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan tren yang menarik. Data yang ada memperkuat kegelisahan ini. Tingginya angka pernikahan usia muda, fluktuasi kelahiran, serta meningkatnya risiko bayi lahir mati bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti bahwa kehamilan dini membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan ibu dan anak.
Dalam perspektif hukum kesehatan, kondisi ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman dan berkualitas sesuatu yang sulit terpenuhi jika kehamilan terjadi dalam kondisi belum siap secara fisik maupun psikologis. Namun persoalan ini tidak berhenti pada aspek hukum. Akar masalahnya justru terletak pada budaya diam yang masih kuat. Edukasi seksual masih dianggap tabu atau tidak sopan untuk dibicarakan, bahkan dalam keluarga. Orang tua lebih memilih melarang daripada menjelaskan. Akibatnya, remaja tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar, tetapi tanpa bimbingan yang memadai.
Di sisi lain, derasnya arus digital membuka akses tanpa batas. Remaja di Manggarai hidup dalam dunia yang serba terbuka, tetapi tidak dibekali kemampuan untuk memahami dan menyaring informasi. Ketika akses lebih cepat daripada literasi, yang muncul adalah keputusan-keputusan yang diambil tanpa kesadaran penuh dan kehamilan dini menjadi salah satu konsekuensinya. Lingkungan sosial turut memperkeruh keadaan. Tekanan teman sebaya, norma tidak tertulis, serta keinginan untuk diterima membuat banyak remaja kehilangan ruang untuk berpikir jernih. Dalam kondisi seperti ini, mengatakan “tidak” bukan perkara mudah. Dan tanpa pendidikan yang kuat, pilihan yang diambil sering kali berujung pada penyesalan jangka panjang.
Yang paling problematis adalah pola respons yang terus berulang: reaktif, bukan preventif. Ketika kehamilan terjadi, solusi yang diambil adalah menikahkan. Ketika masalah muncul, yang dicari adalah jalan cepat, bukan akar persoalan. Negara menyediakan payung hukum untuk melindungi anak, tetapi di lapangan, praktik sosial justru berjalan ke arah sebaliknya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Manggarai tidak hanya menghadapi persoalan individu, tetapi juga krisis sosial jangka Panjang “meningkatnya angka putus sekolah, siklus kemiskinan baru, serta rendahnya kualitas kesehatan generasi berikutnya”. Ini bukan lagi isu moral semata, ini adalah persoalan pembangunan manusia. Sudah saatnya semua pihak berhenti menormalisasi kehamilan dini. Hukum sudah jelas, risiko sudah nyata, dampaknya sudah terlihat. Yang kurang hanyalah keberanian untuk bersikap tegas.
Edukasi seksual harus diakui sebagai kebutuhan, bukan ancaman. Keluarga harus membuka ruang dialog, bukan sekadar kontrol. Sekolah dan pemerintah daerah tidak bisa lagi setengah hati, mereka harus hadir dengan kebijakan dan pendidikan yang relevan dengan realitas remaja hari ini. Menjadi orang tua bukan sekadar soal bertanggung jawab setelah sebuah peristiwa terjadi. Ia menuntut kesiapan yang dibangun dengan pengetahuan, kesadaran, dan dukungan sistem yang kuat. Ketika kehamilan dini terus dianggap biasa, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan individu, tetapi masa depan Manggarai itu sendiri.
*Penulis adalah mahasiswa Politani Kupang.