Pemkab Kupang Fasilitasi 4 Ribu Liter BBM ke Amfoang Pesisir, HET Tidak Lebih Rp15 Ribu

Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang terus berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan sejumlah pihak terkait guna mengatasi persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Amfoang pesisir sejak beberapa hari terakhir.

Bupati Kupang, Yosep Lede, kepada media ini pada Kamis (14/05/2026) sore menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius S. J. Sanam, untuk menugaskan tim melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina agar secepatnya ada jalan keluar untuk mendistribusikan BBM ke wilayah Amfoang, terutama Amfoang pesisir.

Sekda Mateldius yang akrab disapa Teldi pada Kamis (14/05/2026) malam membenarkan bahwa sejak terjadi kelangkaan BBM, pihaknya telah menugaskan Camat Amfoang Utara, Hendra Mooy, agar proaktif membangun komunikasi dengan pihak Pertamina sehingga secepatnya ada solusi untuk distribusi BBM ke wilayah Amfoang, khususnya wilayah pesisir.

Sekda Teldi juga menjelaskan bahwa Pemkab Kupang sejak tahun lalu, tepatnya pada 13 Juni 2025, telah bersurat ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta untuk mengusulkan penambahan lokasi penyaluran Program BBM Satu Harga di Kabupaten Kupang. Pemkab Kupang mengusulkan Kecamatan Amfoang Utara sebagai lokasi penyaluran BBM Satu Harga karena selama ini masyarakat masih dilayani oleh pengecer akibat jauhnya jarak menuju SPBU Satu Harga.

Surat Pemkab Kupang ke BPH Migas untuk mengusulkan penambahan lokasi penyaluran Program BBM Satu Harga di Kabupaten Kupang.

Camat Amfoang Utara, Hendra Mooy, kepada media ini pada Kamis (14/05/2026) malam menyampaikan bahwa dirinya telah diarahkan langsung oleh Bupati Kupang dan Sekda Kabupaten Kupang untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencari jalan keluar atas kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah Amfoang, terutama di kawasan Amfoang pesisir.

Hendra yang saat itu sementara dalam perjalanan pulang usai berkoordinasi dengan pihak SPBU Lelogama di Kecamatan Amfoang Selatan menyampaikan bahwa pada Rabu (13/05/2026), dirinya telah bertemu dengan pihak PT Pertamina Sales Area Retail NTT di Kota Kupang dan mengusulkan pembangunan SPBU di wilayah Amfoang pesisir sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan distribusi BBM di wilayah tersebut.

Sementara untuk solusi jangka pendek, jelas Hendra, karena berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Amfoang pesisir yang saat ini mengalami kelangkaan BBM, dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lelogama di Kecamatan Amfoang Selatan dan SPBU Sulamu di Kecamatan Sulamu agar kebutuhan BBM masyarakat Amfoang pesisir sementara waktu dapat dipenuhi melalui dua SPBU tersebut.

Hendra menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat saat ini, dirinya telah selesai berkomunikasi dengan pihak SPBU Lelogama sehingga paling lambat Sabtu (16/05/2026) nanti sudah bisa didistribusikan sebanyak 4.000 liter BBM nonsubsidi ke wilayah Amfoang pesisir.

Hendra juga menjelaskan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kupang dan beberapa pengusaha untuk membantu biaya operasional pengangkutan BBM yang seluruhnya dikemas dalam drum dan jerigen itu menuju Naikliu dan beberapa titik lain di wilayah Amfoang pesisir.

Selain itu, Hendra juga menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu pengamanan saat proses distribusi BBM berlangsung, termasuk memastikan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM di wilayah Amfoang pesisir nantinya tidak akan melebihi Rp15 ribu per liter.

“Kita beli yang nonsubsidi itu dengan harga sekitar Rp12.600 per liter, dan kita pastikan HET di lapangan nanti tidak akan lewat dari Rp15 ribu,” tegas Hendra.

Lebih lanjut, Hendra juga menyampaikan bahwa untuk membantu masyarakat memperoleh BBM bersubsidi, pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak di empat kecamatan Amfoang pesisir agar para kepala desa dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok tani dan nelayan, dalam melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan hingga memiliki barcode sendiri agar ke depan mereka bisa secara legal membeli BBM bersubsidi yang tersedia.

 

(Simon Seffi)