Penyelenggaraan Tour de EnTeTe 2026 menghadirkan perubahan konsep yang cukup menarik perhatian publik. Jika pada 2025 Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkenalkan diri melalui ajang balap sepeda internasional yang melibatkan pembalap dari berbagai negara, pada 2026 Pemerintah Provinsi NTT memilih pendekatan berbeda dengan menggelar kegiatan jalan kaki dan lari yang melibatkan masyarakat di sejumlah kabupaten. Perubahan ini bukan sekadar pergantian jenis olahraga, tetapi di balik keputusan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana pemerintah mengelola anggaran publik, mengembangkan pariwisata, menggerakkan ekonomi lokal, dan memastikan bahwa kegiatan berskala provinsi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan bahwa perubahan konsep dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Tour de EnTeTe tahun 2025. Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah besarnya biaya penyelenggaraan balap sepeda, sementara dampak yang diharapkan dinilai belum optimal dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Sebagaimana diberitakan detikBali pada 3 November 2026, Melki mengakui bahwa dampak kegiatan sebelumnya memang baik, tetapi belum optimal sesuai harapan pemerintah, sementara biaya penyelenggaraannya cukup besar. Gubernur juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahun 2026 diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan kegiatan tahun sebelumnya.
Dengan demikian, Tour de EnTeTe 2026 membawa tantangan baru. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya lebih rendah dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa pilihan konsep baru tersebut lebih efektif, efisien, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Dari Balap Sepeda Internasional ke Gerakan Ekonomi Masyarakat
Tour de EnTeTe 2025 dibangun dengan pendekatan sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Balap sepeda internasional menjadi instrumen untuk memperkenalkan potensi daerah, keindahan alam, budaya, serta destinasi wisata NTT kepada peserta dan publik yang lebih luas. Ajang tersebut berlangsung pada 10–21 September 2025 dengan melintasi sejumlah wilayah di Pulau Timor, Sumba, dan Flores. Pemberitaan detikBali menyebutkan kompetisi itu melibatkan 128 pembalap dari 16 tim yang mewakili 14 negara. Penyelenggaraannya tentu membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Ada kebutuhan kompetisi, pengamanan rute, dukungan teknis, akomodasi, transportasi, fasilitas peserta, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Namun, model kegiatan seperti itu juga mempunyai potensi ekonomi. Kehadiran atlet, tim, ofisial, wisatawan, dan tamu dari luar daerah dapat meningkatkan permintaan terhadap hotel, restoran, transportasi, jasa perjalanan, hingga produk kerajinan dan kuliner lokal.
Salah satu aspek paling menarik dari perubahan konsep Tour de EnTeTe adalah persoalan anggaran. Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi NTT pada 27 September 2025 berjudul “Geliat Ekonomi Masyarakat NTT Dibalik Pelaksanaan Tour de EnTeTe”, pembiayaan kegiatan tahun 2025 dilaporkan berasal dari beberapa sumber. Pemerintah Provinsi NTT melalui APBD Perubahan menyiapkan Rp5 miliar. Kemudian terdapat dukungan CSR Bank NTT sebesar Rp5 miliar, serta sponsor dari pihak swasta dan Bank Himbara sekitar Rp3 miliar. Dengan demikian, total pendanaan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp13 miliar.
Sementara itu, pada penyelenggaraan 2026, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp1 miliar. Jika angka yang disampaikan tersebut dibandingkan secara nominal, terdapat selisih sekitar Rp12 miliar. Dengan kata lain, estimasi anggaran 2026 hanya sekitar 7,7 persen dari total pendanaan 2025. Perbandingan ini menunjukkan perubahan skala pembiayaan yang sangat signifikan. Namun, perlu dicatat bahwa angka Rp13 miliar pada 2025 merupakan keseluruhan pendanaan yang dilaporkan, termasuk CSR dan sponsor, sedangkan angka sekitar Rp1 miliar pada 2026 merupakan perkiraan anggaran yang disampaikan gubernur. Keduanya belum tentu mencakup komponen pembiayaan dengan cakupan yang sepenuhnya sama.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan, realisasi belanja, dukungan pihak ketiga, dan biaya yang ditanggung masing-masing pemerintah kabupaten. Sebab, efisiensi bukan hanya tentang seberapa kecil anggaran yang digunakan, tetapi juga tentang seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Penting untuk memberikan penilaian secara berimbang. Meskipun Gubernur menyampaikan bahwa dampak Tour de EnTeTe 2025 belum optimal dibandingkan dengan besarnya biaya, bukan berarti penyelenggaraan sebelumnya sama sekali tidak menghasilkan manfaat ekonomi.
Salah satu bukti yang menarik datang dari Kabupaten Manggarai Barat. Dalam pemberitaan ANTARA pada 26 September 2025, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, menyampaikan bahwa pelaksanaan Tour de EnTeTe memberikan dampak terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Data yang disampaikan cukup konkret. Pada 21–22 September 2025, kunjungan wisatawan ke Pulau Kelor mencapai lebih dari 2.300 orang. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang tercatat mencapai Rp54 juta. Selain itu, ANTARA melaporkan bahwa penggunaan kapal wisata milik masyarakat lokal meningkat untuk mengangkut wisatawan menuju Pulau Kelor. Kunjungan yang biasanya sekitar 500 orang per hari mengalami peningkatan selama rangkaian kegiatan tersebut.
Fakta ini memberikan gambaran bahwa kegiatan olahraga berskala besar dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang bergerak dalam jasa transportasi wisata. Namun, data tersebut juga perlu ditempatkan secara proporsional. Pendapatan retribusi Rp54 juta bukanlah keseluruhan pendapatan masyarakat. Belum termasuk kemungkinan transaksi makanan, transportasi, jasa pemandu, dan aktivitas usaha lainnya. Di sisi lain, angka tersebut juga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh wilayah yang dilewati Tour de EnTeTe 2025 mengalami dampak ekonomi yang sama.
Masih dalam publikasi resmi Pemprov NTT pada September 2025, pemerintah menyampaikan estimasi efek berganda atau multiplier effect sebesar 1,8 kali dari total pendanaan Rp13 miliar. Dengan perhitungan tersebut, perputaran uang yang diperkirakan muncul dari kegiatan Tour de EnTeTe 2025 mencapai Rp23,4 miliar. Angka ini tentu menarik. Namun, perlu dibedakan antara nilai anggaran penyelenggaraan, estimasi perputaran ekonomi, dan pendapatan bersih yang benar-benar diterima masyarakat.
Ketiganya bukan hal yang sama. Anggaran penyelenggaraan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Perputaran ekonomi menggambarkan transaksi yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas tersebut. Sementara pendapatan masyarakat merupakan bagian dari nilai ekonomi yang benar-benar diterima pelaku usaha dan pekerja lokal. Karena itu, estimasi efek berganda Rp23,4 miliar tidak dapat langsung diartikan bahwa masyarakat memperoleh pendapatan sebesar angka tersebut.
Pemerintah perlu menjelaskan metode penghitungan yang digunakan. Apakah angka 1,8 kali diperoleh dari survei transaksi, pengeluaran peserta dan ofisial, belanja penyelenggara, atau menggunakan asumsi pengganda ekonomi tertentu? Keterbukaan ini penting agar publik dapat membedakan antara proyeksi ekonomi dan dampak yang benar-benar telah terjadi.
Sementara itu, pelaksanaan Tour de EnTeTe 2026 dimulai dari Pulau Timor. Pada 4 November 2026, sekitar 1.200 peserta mengikuti etape pertama yang dimulai dari Desa Meotroi, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, menuju Kantor Camat Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dengan jarak sekitar 15 kilometer. Peserta terdiri atas pelajar, aparatur sipil negara, komunitas olahraga, dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan berjalan kaki. Rangkaian acara juga mencakup aksi sosial, pelayanan kesehatan, promosi UMKM, edukasi transaksi digital, serta penanaman 15 bibit pohon. Pemerintah juga menyerahkan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni kepada 10 penerima manfaat, masing-masing lima warga Kabupaten Malaka dan lima warga Kabupaten Belu.
Pada 5 November 2026, kegiatan berlanjut melalui rute dari Kantor Desa Oeprigi, Kabupaten Timor Tengah Utara, menuju Kantor Camat Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam perencanaan yang dipublikasikan Diskominfo NTT pada 2 November 2026, rangkaian Tour de EnTeTe dirancang menjangkau sejumlah wilayah, termasuk daratan Timor, Sumba, Flores, Sabu Raijua, Rote Ndao, Lembata, dan Alor.
Rencana tersebut membagi kegiatan ke dalam lima tahap dengan total jarak sekitar 60 kilometer. Khusus daratan Timor, kegiatan direncanakan berlangsung pada 4–7 November 2026, termasuk lomba lari malam atau night run sejauh sekitar 10 kilometer di Kota Kupang. Dari sisi konsep, kegiatan ini mempunyai potensi untuk menghubungkan olahraga dengan promosi desa, produk lokal, dan kehidupan masyarakat di sepanjang rute perjalanan. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: berapa banyak uang yang benar-benar berputar di desa-desa yang dilalui peserta? Apakah para peserta membeli produk UMKM setempat? Apakah penginapan dan rumah makan masyarakat mengalami peningkatan pendapatan? Apakah produk pertanian, kerajinan, dan kuliner lokal mendapatkan pasar baru? Atau kegiatan hanya berlangsung sebagai seremoni yang dihadiri banyak orang, tetapi transaksi ekonominya relatif terbatas?
Salah satu alasan utama penyelenggaraan kegiatan seperti Tour de EnTeTe adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, keberhasilan kegiatan seharusnya tidak berhenti pada jumlah peserta, panjang rute, atau banyaknya pejabat yang hadir. Dalam perspektif ekonomi, kegiatan olahraga dan pariwisata dapat menciptakan efek berganda. Uang yang dibelanjakan peserta dan penyelenggara dapat mengalir kepada pemilik penginapan, pedagang makanan, pengemudi transportasi, petani, pemasok bahan pangan, pengrajin, dan pelaku usaha kecil lainnya. Sebagai contoh, ketika peserta membeli makanan dari pedagang lokal, uang tersebut menjadi pendapatan pedagang. Pedagang kemudian menggunakan pendapatan itu untuk membeli bahan baku dari petani atau pemasok. Dengan demikian, satu kegiatan dapat menggerakkan beberapa lapisan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, efek berganda tersebut tidak terjadi secara otomatis.
Jika kebutuhan konsumsi peserta justru dipasok dari luar daerah, jika pengadaan barang dan jasa hanya melibatkan perusahaan tertentu, atau jika UMKM lokal sekadar ditempatkan sebagai pelengkap acara tanpa memperoleh transaksi yang berarti, maka manfaat ekonomi bagi masyarakat akan menjadi terbatas. Karena itu, pemerintah perlu membuka data mengenai jumlah UMKM yang dilibatkan, nilai transaksi selama kegiatan, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, nilai belanja penyelenggaraan di setiap kabupaten, serta peningkatan pendapatan pelaku usaha.
UMKM harus ditempatkan sebagai bagian utama dari strategi ekonomi kegiatan. Pemerintah dapat mengatur agar kebutuhan konsumsi peserta dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, menyediakan ruang pemasaran produk unggulan kabupaten, melibatkan kelompok perempuan dan pemuda dalam produksi maupun distribusi, serta memfasilitasi transaksi digital. Setiap kabupaten yang menjadi lokasi etape juga dapat menampilkan produk unggulan masing-masing. Malaka dapat mempromosikan produk pertanian dan kerajinan lokal, Belu dengan kekayaan budaya dan produknya, TTU dan TTS dengan potensi pertanian, peternakan, serta kuliner khas daerah.
Pemerintah juga perlu melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM sebelum dan sesudah kegiatan. Berapa omzet mereka sebelum acara? Berapa omzet selama kegiatan? Apakah ada pesanan lanjutan setelah peserta meninggalkan lokasi? Data semacam ini jauh lebih bermakna daripada sekadar menyebutkan jumlah stan UMKM yang disediakan.
Efisiensi Anggaran Harus Dibuktikan dengan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Pertanyaan apakah jalan kaki lebih efektif daripada balap sepeda tidak harus dijawab dengan mempertentangkan kedua jenis olahraga tersebut. Balap sepeda internasional mempunyai keunggulan dalam mendatangkan atlet, tim, dan komunitas olahraga dari berbagai negara. Kegiatan semacam ini dapat memperkuat citra daerah sebagai destinasi sport tourism internasional. Sementara itu, jalan kaki dan lari mempunyai keunggulan dalam memperluas partisipasi masyarakat, menekan kebutuhan biaya kompetisi profesional, serta membuka ruang interaksi langsung dengan masyarakat di sepanjang rute. Keduanya memiliki tujuan dan karakteristik ekonomi yang berbeda.
Jika tujuan pemerintah adalah efisiensi anggaran dan pemerataan partisipasi, konsep 2026 dapat menjadi pilihan yang masuk akal. Namun, jika tujuannya adalah membangun citra pariwisata internasional dan menarik wisatawan dengan daya beli tinggi, maka kegiatan balap sepeda juga memiliki keunggulan yang tidak boleh diabaikan. Bahkan, bukan tidak mungkin ke depan pemerintah mengembangkan konsep yang menggabungkan keduanya secara proporsional. Misalnya, kegiatan jalan kaki dan lari untuk memperkuat partisipasi masyarakat di seluruh kabupaten, sementara balap sepeda dapat diselenggarakan dalam skala yang lebih terukur dengan dukungan sponsor dan mitra swasta. Dengan demikian, pemerintah tidak harus mengorbankan promosi pariwisata internasional demi efisiensi, ataupun menghabiskan anggaran besar hanya untuk mengejar citra internasional. Yang diperlukan adalah perencanaan berdasarkan kebutuhan, kemampuan anggaran, dan hasil yang ingin dicapai.
Tour de EnTeTe 2026 sebaiknya dievaluasi secara terbuka melalui indikator yang dapat diukur. Setidaknya ada lima hal yang perlu disampaikan pemerintah kepada publik. Pertama, efisiensi anggaran, yaitu perbandingan biaya penyelenggaraan 2025 dan 2026, termasuk sumber pendanaan, realisasi belanja, serta dukungan pihak ketiga. Kedua, dampak ekonomi, berupa nilai transaksi UMKM, belanja peserta, pengadaan barang dan jasa lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, dampak pariwisata, yaitu jumlah wisatawan yang berkunjung, lama tinggal, tingkat hunian penginapan, dan ketertarikan wisatawan terhadap destinasi yang diperkenalkan. Keempat, manfaat sosial, meliputi jumlah penerima bantuan, pelayanan kesehatan, kegiatan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Kelima, keberlanjutan, yakni apakah kegiatan menghasilkan kerja sama ekonomi baru, promosi destinasi yang berkelanjutan, serta peluang usaha setelah seluruh rangkaian kegiatan berakhir. Dengan indikator tersebut, masyarakat dapat menilai keberhasilan kegiatan berdasarkan hasil nyata, bukan berdasarkan kemeriahan seremoni.
Perubahan Tour de EnTeTe dari balap sepeda internasional menjadi kegiatan jalan kaki dan lari pada 2026 merupakan pilihan kebijakan yang sah dan dapat dipahami, terutama jika didasarkan pada evaluasi anggaran dan keinginan memperluas partisipasi masyarakat. Namun, perubahan konsep tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan. Pemerintah Provinsi NTT mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kegiatan ini benar-benar lebih efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Apalagi kegiatan tersebut menggunakan sumber daya publik dan membawa nama seluruh masyarakat NTT.
Kita tentu tidak ingin Tour de EnTeTe hanya menjadi agenda tahunan yang ramai diberitakan, dipenuhi seremoni, dan selesai ketika rombongan pejabat meninggalkan lokasi kegiatan. Yang jauh lebih penting adalah apakah pedagang kecil memperoleh tambahan pendapatan, apakah petani mendapatkan pasar baru, apakah penginapan masyarakat mengalami peningkatan hunian, apakah destinasi wisata semakin dikenal, dan apakah masyarakat di sepanjang rute merasakan manfaat langsung.
Pada akhirnya, keberhasilan Tour de EnTeTe tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa jauh peserta berjalan kaki atau seberapa banyak orang yang mengikuti kegiatan. Keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi masyarakat. Sebab, jika tujuan akhirnya adalah menggerakkan ekonomi rakyat, maka rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton, peserta, atau latar belakang dokumentasi kegiatan. Rakyat harus menjadi penerima manfaat utama.