Wapres Gibran Tinjau Jembatan Termanu dan Kapsali di Amfoang, Janji Koordinasi untuk Diperhatikan
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (22/05/2026) siang.
Wapres Gibran bersama rombongan tiba menggunakan helikopter sekitar pukul 13.30 Wita dan mendarat di lapangan samping Gereja GMIT Bet’el Oelamopu, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya.
Kedatangan Wapres disambut meriah oleh masyarakat melalui tarian adat khas Amfoang. Pengamanan dilakukan secara ketat oleh aparat TNI dan Polri, termasuk personel dari Polres Kupang dan Kodim 1604/Kupang.
Usai prosesi penyambutan, Wapres Gibran dan rombongan langsung bergerak menuju Jembatan Termanu untuk meninjau kondisi infrastruktur yang rusak. Jembatan tersebut mengalami kerusakan parah setelah sebagian badan jembatannya ambruk sejak tahun 2021 dan putus total pada 2023. Dari lokasi tersebut, Wapres kemudian melanjutkan peninjauan ke Jembatan Kapsali yang juga putus dan tidak dapat difungsikan sejak tahun yang sama.
Setelah meninjau kedua jembatan tersebut, Wapres Gibran kembali ke halaman samping Gedung Gereja GMIT Bet’el Oelamopu untuk berdialog dengan masyarakat, mahasiswa, dan pemuda setempat.
Dalam sesi dialog, Wapres mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga, di antaranya Asten Bait, Bernat Taneo, Sepriyanus Bani, Gusty A. Haupunu, dan Osias Manoh. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur yang rusak, akses transportasi, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
Dalam sambutan awalnya, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Amfoang karena hingga saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat minimnya pembangunan infrastruktur.
Ia mengaku telah melihat secara langsung kondisi dua jembatan yang rusak parah dan memahami dampak besar yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya bagi para pelajar.
“Tadi kita sudah melihat dua jembatan yang rusak dan saya melihat tingkat kerusakannya cukup parah. Saya juga melihat kondisi desa dan kampung di wilayah ini yang masih kurang baik karena terisolasi,” ujar Gibran.
Menurutnya, putusnya akses jembatan telah memengaruhi berbagai aktivitas warga, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak sekolah.
“Tadi juga sudah dipaparkan dampak dari putusnya jembatan. Mungkin adik-adik dan anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai dan basah saat berangkat ke sekolah,” katanya.
Setelah melihat langsung kondisi infrastruktur di Amfoang, termasuk dua jembatan yang rusak, Wapres Gibran berjanji akan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
“Saya mohon maaf sekali. Saya berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik bagi Bapak-Ibu semua,” tegas Wapres Gibran.
Bermula dari Wapres Gibran dicegat
Kedatangan Gibran ke Amfoang merupakan respons langsung terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait sejumlah masalah pembangunan di Amfoang, terutama akibat terputusnya akses ke sebagian besar wilayah Amfoang karena ambruknya Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Kecamatan Amfoang Barat Daya.
Pada Kamis (21/05/2026) malam, ketika Wapres Gibran tiba di Kota Kupang untuk agenda kunjungan ke Kabupaten Rote Ndao pada keesokan harinya, rombongan Wapres yang sedang dalam perjalanan dari Bandara El Tari Penfui menuju tempat penginapan di Hotel Harper dicegat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan dan berdialog langsung dengan Wapres.
Wapres Gibran menerima catatan/gambaran keadaan Amfoang saat dicegat massa aliansi. Selain Asten Bait dan para pengurus Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU), hadir pula Sekretaris Solidaritas Pemuda Amfoang (SUFa), Bernat Taneo, serta sejumlah ketua dan pengurus dari IPPJAR Ambada (Ikatan Pemuda Pelajar Amfoang Barat Daya), PERMATIM (Persatuan Mahasiswa Amfoang Timur), dan PERMASTENG (Persatuan Mahasiswa Amfoang Tengah).
Semua organisasi tersebut tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan yang beberapa hari sebelumnya melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur NTT dan beraudiensi dengan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT menyusul terjadinya kelangkaan BBM di Amfoang. Saat melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur, juga bergabung IKMABAN (Ikatan Mahasiswa Amanuban), FOSMAB (Forum Solidaritas Mahasiswa Belu), FMN (Front Mahasiswa Nasional), IKIF (Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu), dan IMAN (Ikatan Mahasiswa Amanatun).
Dalam pencegatan tersebut, Aliansi menyampaikan berbagai persoalan serius yang dihadapi masyarakat, terutama terkait jalan rusak, jembatan putus, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga keterisolasian sejumlah kecamatan di Amfoang akibat rusaknya akses transportasi sejak tahun 2021.
Merespons keluhan tersebut, juga dibantu upaya komunikasi antara Medir Enos Tanu, tokoh muda Kabupaten Kupang yang saat ini menjabat sebagai pengurus Bara JP Provinsi NTT, dengan pihak sekretaris Wapres Gibran, Wapres Gibran pada tengah malam itu juga kemudian memutuskan untuk turun langsung ke Amfoang Barat Daya guna melihat kondisi di lapangan.
Dalam keterangannya kepada masyarakat saat berdialog di Amfoang Barat Daya, Wapres Gibran mengatakan bahwa kunjungan ke Amfoang sebenarnya tidak masuk dalam agenda resmi. Namun, ia merasa perlu mendengar langsung aspirasi warga setelah bertemu dan berdialog dengan para mahasiswa dan pemuda di Kupang.
Drama Pencegatan: Siap Berteriak, “Gibran Pencuri!”
Melianus Alopada, pengelola media Suara NTT dan salah satu aktivis senior Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU), mengisahkan secara singkat aksi yang menjadi titik awal kunjungan Wapres Gibran ke Amfoang itu.
Kepada media ini pada Minggu (24/05/2026) malam, pria yang akrab disapa Mr. Alopada tersebut mengisahkan bahwa keputusan melakukan aksi pencegatan lahir secara spontan. Bahkan surat pemberitahuan kepada Polda NTT baru dimasukkan sekitar pukul 17.00 Wita, hanya dua jam sebelum pesawat yang membawa Wapres dijadwalkan mendarat di Kupang.
“Kami tidak punya banyak waktu. Semua berjalan sangat cepat,” kenangnya.
Awalnya, jumlah mereka bahkan tidak mencapai belasan orang. Namun dari mulut ke mulut, dari telepon ke telepon, kabar itu menyebar. Sedikit demi sedikit mahasiswa dan pemuda mulai berdatangan. Hingga akhirnya sekitar 30 orang berkumpul dengan satu tujuan yang sama: memastikan penderitaan masyarakat Amfoang harus didengar langsung oleh Wapres Gibran.
Tetapi jalan menuju aksi itu tidak sepenuhnya mulus.
Menurut Alopada, ada berbagai tekanan yang mereka hadapi. Sebagian peserta mulai diliputi keraguan. Ada yang khawatir. Ada yang cemas. Ada pula yang bertanya-tanya apakah tindakan mencegat seorang Wakil Presiden merupakan langkah yang terlalu berani.
Di tengah situasi itu, Alopada berusaha menguatkan rekan-rekannya.
“Apapun yang terjadi, sebagian besar dari kita punya ari-ari yang ditanam di tanah Timor. Jadi kita harus hadapi,” katanya kepada teman-temannya malam itu. Kalimat yang diungkapkan Alopada memang bukan sekadar ungkapan keberanian. Bagi siapapun yang paham, itu adalah pengingat tentang asal-usul, tentang tanah kelahiran, dan tentang tanggung jawab moral untuk berani mengambil resiko demi tanah tempat lahir.
Mereka kemudian memilih Bundaran depan jalur keluar masuk bandara El Tari sebagai lokasi aksi. Bagi sebagian orang, itu hanya sebuah bundaran lalu lintas, namun bagi Alopada dan kawan-kawan, tempat itu memiliki makna simbolik yang jauh lebih besar.
Menurut Alopada, titik jalur tersebut merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Timor melalui udara sehingga setiap tamu penting yang datang dari luar daerah hampir pasti akan melewati titik itu.
Alopada ngotot agar aksi dilakukan tepat di lokasi tersebut selain karena alasan strategis, ia ingin kunjungan Wapres Gibran ke NTT meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Dalam pandangannya, seorang pemimpin yang datang ke suatu daerah tidak hanya membawa agenda kerja, tetapi juga membawa pulang cerita tentang orang-orang dan peristiwa yang ditemuinya.
“Saya bilang ke teman-teman, kita harus cegat di pintu masuk NTT. Biar nanti ketika Pak Gibran pulang ke Jakarta, beliau juga punya cerita dan kenangan bahwa pernah dicegat langsung oleh anak-anak Timor di jalur pintu masuk,” kisah Alopada.
Menjelang tibanya Wapres Gibran, Berbagai upaya lobi pun berlangsung. Tidak semua pihak menyambut rencana mereka dengan baik. Bahkan, menurut Alopada, ada situasi-situasi yang membuat mereka merasa ditekan dan diintimidasi agar membatalkan aksi.
Namun mereka tetap bertahan.
Alopada terus meyakinkan berbagai pihak bahwa tujuan mereka bukan menciptakan keributan. Mereka tidak membawa pengeras suara, mereka tidak membawa atribut organisasi karena mereka tidak datang untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Yang mereka bawa hanyalah beberapa lembar catatan berisi keadaan Amfoang, tentang jembatan yang putus, tentang jalan yang rusak, tentang kelangkaan BBM dan desa-desa yang terisolasi, tentang kesulitan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai persoalan lain yang selama ini membebani masyarakat Amfoang.
Di tengah proses lobi itu, Alopada melontarkan satu kalimat yang membuat suasana menjadi tegang.
Ia mengatakan kepada pihak-pihak yang mencoba meyakinkan mereka untuk mundur bahwa apabila Wakil Presiden melihat mereka tetapi memilih lewat tanpa mengindahkan keberadaan mereka, maka mereka siap berteriak, “Wapres Gibran Pencuri”.
Tentu bukan pencuri dalam arti harfiah.
“Kalau ada orang datang ke suatu tempat, lewat pintu masuk, melihat tuan rumah yang menunggu, tetapi tidak mengindahkan mereka, dalam cara pandang kami itu seperti pencuri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa mereka memposisikan diri sebagai tuan rumah di tanah Timor. Karena itu, mereka percaya seorang tamu yang baik tidak akan melewati begitu saja orang-orang yang sedang menunggu untuk menyampaikan harapan dan kegelisahan mereka.
“Kami merasa sebagai tuan rumah yang harus juga diindahkan. Karena itu kami yakin Pak Gibran tidak mungkin melewatkan kami kalau beliau melihat kami berdiri di sana,” tegas Alopada.
Keyakinan itulah yang akhirnya membawa mereka bertahan di lokasi, juga bertahan dari tekanan sejumlah pihak agar mereka sebaiknya tidak beraksi.
Dan malam itu, keyakinan mereka terwujud.
Wapres Gibran tidak mengabaikan mereka. Ia berhenti, ia mendatangi mereka, lalu mendengar, dan dialog terjadi. Aspirasi kebutuhan masyarakat Amfoang disampaikan secara langsung.
Dari pertemuan singkat di pinggir jalan itu, lahirlah sebuah keputusan yang bahkan tidak masuk dalam agenda resmi negara, kunjungan Wakil Presiden ke Amfoang pada keesokan harinya.
Enos Tanu Bantu Komunikasikan Keadaan Masyarakat Amfoang
Medir Enos Tanu, yang juga merupakan salah satu senior PERMASKKU, juga ikut memperbarui informasi mengenai agenda kunjungan Wapres ke Nusa Tenggara Timur melalui grup internal Senior dan Anggota PERMASKKU.
Meski berasal dari Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Enos sejak masa mahasiswa kerap terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di Amfoang sehingga Ia ikut memahami kesulitan masyarakat Amfoang, dan ikut merasakan keprihatinan atas ketertinggalan yang hingga kini masih dihadapi.
Enos tahu betul betapa sulitnya menembus lapisan protokol untuk bisa bertemu seorang Wakil Presiden. Karena itu, agar kehadiran mahasiswa dan pemuda tidak dianggap sebagai gerakan yang menghambat agenda kenegaraan, ia juga membantu mengomunikasikan keberadaan gerakan aliansi kepada pihak sekretaris Wapres Gibran. Bagi Enos, perjuangan menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan tertib, terukur, dan penuh tanggung jawab.
Malam itu, meskipun sejumlah teman muda nyaris saja diperlakukan secara kasar oleh sejumlah pihak, aksi peserta aliansi juga menarik perhatian Wapres Gibran sehingga berhenti dan berdialog dengan masa aliansi, termasuk kemudian memutuskan untuk bisa mengunjungi Amfoang, meskipun tidak tercantum dalam agenda resmi.
Menjelang tengah malam, media ini memperoleh informasi bahwa Wapres bersedia berkunjung ke Amfoang pada Jumat (22/05/2026) pagi sebelum melanjutkan perjalanan ke Rote Ndao sesuai jadwal resmi yang telah ditetapkan. Para mahasiswa dan pemuda peserta aliansi memang berupaya sekuat tenaga meyakinkan pihak Wapres Gibran agar Amfoang mendapat prioritas kunjungan. Dalam perjalanan bersama sejumlah pemuda dari Kupang menuju Amfoang Barat Daya menggunakan mobil yang dipinjamkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Enos terus berkomunikasi dengan pihak asisen Wapres Gibran mengenai kondisi cuaca di Amfoang, juga merekam suasana dan antusiasme warga yang telah berkumpul sejak pagi untuk dikirimkan kepada sekretaris pribadi Wapres yang menanyakan perkembangan dan keberadaan masyarakat yang menunggu di lapangan.
Pihak Wapres Gibran juga memang perlu diyakinkan bahwa masyarakat Amfoang, dengan segala keterbatasan dan penderitaan yang mereka alami, sedang menunggu penuh harap sehingga kunjungan itu tidak boleh batal hanya karena langit yang tak bersahabat.
Dan, seolah alam ikut berpihak pada harapan masyarakat Amfoang, setelah sempat diguyur hujan dan diselimuti mendung tebal, cuaca kembali cerah beberapa saat sebelum tiga helikopter yang membawa rombongan Wapres Gibran terlihat muncul di langit dan mendarat di tanah Amfoang.
Aspirasi Kebutuhan Amfoang dan Harapan Perubahan
Dalam dialog bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, sejumlah perwakilan masyarakat Amfoang menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi warga. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Bernat Taneo, Sepriyanus Bani, Asten Bait, Gusty A. Haupunu, dan Osias Manoh, yang menyoroti kondisi infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga ketertinggalan pembangunan yang masih dialami wilayah Amfoang.
Asten Bait menyampaikan dampak terputusnya Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali yang menyebabkan sebagian besar wilayah Amfoang mengalami keterisolasian sejak tahun 2021. Asten menyampaikan, kerusakan kedua jembatan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pemerintahan.
Selain meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan kembali kedua jembatan tersebut, Asten juga mengusulkan agar ruas jalan yang menghubungkan wilayah Amfoang hingga perbatasan Oekusi, Timor Leste, dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.
Menurut Asten, jalur tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi akses menuju kawasan perbatasan negara. Dengan status jalan nasional, ia berharap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat sehingga mampu mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Senada dengan Asten Bait, Sepriyanus Bani juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan di Amfoang. Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bani juga menyampaikan bahwa infrastruktur kelistrikan belum sepenuhnya tersedia di seluruh wilayah Amfoang. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah desa di Kecamatan Amfoang Barat Laut yang hingga saat ini belum menikmati aliran listrik, sehingga masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, Bernat Taneo menyoroti dampak kerusakan jalan dan jembatan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Amfoang. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan harga BBM menjadi relatif lebih mahal dibandingkan wilayah lain dan pada waktu-waktu tertentu bahkan terjadi kelangkaan yang turut mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Bernat berharap pemerintah tidak hanya mempercepat perbaikan jalan dan jembatan menuju Amfoang, tetapi juga mempertimbangkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut. Dengan adanya SPBU, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami persoalan distribusi maupun kelangkaan BBM yang selama ini kerap terjadi.
Gusty A. Haupunu menyampaikan aspirasi agar ruas jalan pesisir Amfoang ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Menurutnya, ruas jalan tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi jalur yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan kawasan Oecusse, Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL).
Haupunu juga menekankan bahwa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif terbatas untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur berskala besar, termasuk pembangunan jembatan di Amfoang. Karena itu, ia menilai peningkatan status jalan menjadi jalan nasional akan membuka peluang intervensi anggaran yang lebih besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Amfoang dapat lebih mudah diwujudkan.
Sementara itu, Osias Manoh menjelaskan bahwa wilayah Amfoang terdiri atas enam kecamatan dengan 30 desa dan dua kelurahan. Manoh menegaskan bahwa Desa Manubelon yang dikunjungi Wapres Gibran hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan wilayah Amfoang sehingga ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada lokasi yang dikunjungi Wapres, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah Amfoang yang masih menghadapi persoalan serupa. Menurutnya, perbaikan jalan dan akses transportasi antar-kecamatan maupun antar-desa menjadi kebutuhan mendesak agar konektivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Selain persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, Osias juga menyoroti keberadaan Rumah Sakit Pratama Amfoang yang telah dibangun sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum beroperasi secara maksimal untuk melayani masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena warga Amfoang masih harus dirujuk ke Kota Kupang untuk mendapatkan layanan kesehatan tertentu. Dalam situasi jalan yang rusak dan akses transportasi yang sering terputus, proses rujukan tersebut kerap menjadi persoalan yang mengancam keselamatan pasien. Ia mengungkapkan bahwa tidak sedikit ibu hamil yang harus menempuh perjalanan panjang dengan kondisi infrastruktur yang buruk untuk mendapatkan penanganan medis sehingga Manoh meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap operasional Rumah Sakit Pratama agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Dalam penyampaiannya, Manoh juga menekankan bahwa kondisi ketertinggalan yang dialami masyarakat Amfoang bukanlah persoalan baru. Menurutnya, berbagai keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar telah dirasakan masyarakat sejak Indonesia merdeka sehingga ia berharap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa perubahan nyata bagi masyarakat Amfoang.
SUFa Ambada: Terima Kasih Asten Bait, Bernat Taneo, Mr. Alopada, Enos Tanu, serta OKP Aliansi
Saat helikopter yang membawa Wapres Gibran muncul dari balik awan dan perlahan mendarat di tengah sorak-sorai masyarakat, ada harapan besar bahwa penderitaan masyarakat Amfoang yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jembatan dan akibat ikutannya akhirnya dilihat dan didengar oleh negara.
Salah satu pengurus Solidaritas Pemuda Amfoang (SUFa) Amfoang Barat Daya (Ambada) mengaku tidak dapat menyembunyikan rasa harunya saat melihat rombongan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Amfoang.
“Jujur, saya hampir tidak percaya, Wakil Presiden berdiri di tanah Amfoang, melihat jembatan yang putus, mendengar langsung suara masyarakat,” katanya.
Menurutnya, masyarakat mungkin melihat helikopter yang datang dan Wakil Presiden yang memantau kondisi kerusakan jembatan Termanu dan Kapsali, namun tidak semua orang mengetahui bahwa di balik kunjungan tersebut ada perjuangan panjang yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda dalam sejumlah organisasi yang selama ini terus menyuarakan keadaan Amfoang.
Ia menyebut nama-nama seperti Asten Bait, Melianus Alopada, Bernat Taneo, Sepriyanus Bani, Enos Tanu, serta para mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan sebagai bagian dari orang-orang yang ikut membuka jalan sehingga aspirasi masyarakat bisa sampai ke telinga Wakil Presiden.
“Kalau kami bersama masyarakat di kampung mungkin hanya bisa mengeluh dan berharap. Tapi mereka yang di Kupang bergerak, berdiskusi, berdemo, beraudiensi, sampai mencegat Wakil Presiden supaya suara masyarakat bisa didengar. Untuk itu kami berterima kasih,” ujarnya.
Sejak tahun 2021, ambruknya Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali memang ikut mengubah kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Amfoang. Mobilitas terganggu, akibatnya aktivitas ekonomi melambat. Pada musim hujan, banyak warga hidup dalam ketidakpastian karena akses transportasi sewaktu-waktu dapat terputus.
Selama bertahun-tahun masyarakat Amfoang menyampaikan keluhan melalui berbagai jalur. Namun bagi banyak warga, kunjungan Wakil Presiden menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya persoalan itu dilihat secara langsung oleh salah satu pimpinan tertinggi negara.
Pengurus SUFa tersebut mengakui mengikuti perkembangan perjuangan mahasiswa dan pemuda sejak mereka menggelar aksi terkait kelangkaan BBM di Amfoang beberapa waktu lalu. Dari aksi itu, perhatian mereka kemudian meluas kepada berbagai persoalan lain yang dihadapi masyarakat, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga keterisolasian wilayah.
“Orang mungkin hanya melihat hasil akhirnya. Tapi kami tahu ada banyak proses di belakang. Ada yang mengurus komunikasi, ada yang mengatur pertemuan, ada yang mengumpulkan data, ada yang menyampaikan aspirasi. Itu bukan pekerjaan sehari atau dua hari,” katanya.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada pihak PERMASKKU, SUFa, dan para pengurus IPPJAR Ambada, PERMATIM, dan PERMASTENG yang secara langsung ikut menyampaikan suara masyarakat saat dialog bersama Wakil Presiden.
“Kalau tidak ada yang berbicara, bagaimana pemerintah bisa tahu apa yang kami alami? Kami bersyukur ada teman-teman muda di Kota Kupang yang berani menyampaikan keadaan sebenarnya,” katanya.
Baginya, yang paling penting saat ini adalah Amfoang akhirnya mendapat perhatian karena saat Wapres Gibran berdiri di lokasi Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali, lalu mengakui bahwa kerusakan yang terjadi sangat parah dan membuat masyarakat terisolasi, banyak warga merasa penderitaan mereka selama ini akhirnya memperoleh pengakuan.
“Ketika pak Gibran sebagai wapres minta maaf kepada masyarakat dan berjanji berkoordinasi dengan kementerian terkait, kami merasa setidaknya negara sudah melihat apa yang selama ini kami alami,” ujarnya.
Dirinya kembali menyampaikan rasa terima kasihnya bukan hanya kepada Wakil Presiden yang datang berkunjung, tetapi juga kepada para mahasiswa dan pemuda yang telah berjuang menyampaikan suara masyarakat.
“Sebagai warga Amfoang, kami mengucapkan terima kasih kepada Asten Bait, Mr. Alopada, Bernat Taneo, Sepriyanus Bani, Enos Tanu, dan teman-teman mahasiswa dan pemuda Amfoang lainnya dari berbagai OKP, dan semua pihak yang sudah berjuang. Terima kasih karena tidak lelah menyuarakan keadaan Amfoang. Terima kasih karena sudah membantu membuat suara masyarakat Amfoang ini bisa sampai kepada wakil presiden.”
(Simon Seffi)