Ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Timur dipastikan melimpah menjelang hari raya besar. Namun, distribusi ke wilayah pelosok bergantung pada langkah aktif pemerintah daerah.
Hal itu mencuat dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI, Usman Husin, ke gudang Perum Bulog pada Senin (16/03/2026).
Kunjungan tersebut menyoroti kesiapan stok pangan sekaligus hambatan distribusi ke daerah pedalaman. Persoalan utama bukan pada ketersediaan, melainkan prosedur administratif.
Distribusi Bergantung Surat Pemda
Berdasarkan pantauan di gudang Bulog, stok beras mencapai sekitar 24.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 ton masih dalam proses pengiriman.
Selain itu, ketersediaan minyak goreng mencapai sekitar 700.000 liter. Seluruh stok tersebut siap disalurkan ke masyarakat.
Usman Husin menegaskan stok tersebut harus menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Ia menyebut daerah seperti Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, hingga Malaka perlu mendapat perhatian.
Ia menilai pasar murah harus dirasakan secara merata. Stabilitas harga pangan tidak boleh hanya terjadi di wilayah perkotaan.
Sementara itu, pihak Bulog menyatakan kesiapan untuk menyalurkan pangan melalui Gerakan Pasar Murah. Namun, pelaksanaan di daerah membutuhkan permintaan resmi dari pemerintah daerah.
Tanpa surat permintaan dari pemerintah kabupaten atau kota, Bulog tidak dapat menjalankan operasi pasar. Aturan tersebut menjadi dasar hukum distribusi di lapangan.
Kondisi ini membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kecepatan pengajuan permintaan akan menentukan akses masyarakat terhadap pangan murah.
Dengan stok yang dinilai sangat aman, persoalan kini beralih pada koordinasi antarinstansi. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat merayakan Nyepi, Idulfitri, dan Paskah dengan harga pangan yang stabil.
(Benyamin Banoe)
