Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menghadapi ujian serius dalam mempertahankan kepercayaan publik. Berbagai persoalan ekonomi, pelaksanaan program prioritas, krisis lingkungan, korupsi, hingga kebebasan demokrasi menjadi bahan kritik masyarakat. Demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada 28 dan 29 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa sejumlah persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi perbincangan di ruang publik, tetapi telah berkembang menjadi tuntutan politik yang disampaikan secara terbuka.
Salah satu indikator yang patut diperhatikan adalah hasil survei nasional. Poltracking Indonesia, melalui survei terhadap 1.220 responden pada 30 September–7 Oktober 2026, mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,3 persen, sedangkan 40,9 persen menyatakan tidak puas. Sementara itu, survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen dan ketidakpuasan mencapai 53,4 persen. Kedua survei menggunakan pengukuran dan metode yang berbeda sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, keduanya menunjukkan adanya persoalan yang perlu dijawab pemerintah.
Sedikitnya terdapat enam isu yang mengganggu citra pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, persoalan ekonomi dan mahalnya kebutuhan pokok. Ekonomi menjadi persoalan paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam survei Poltracking, kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya mencapai 36,8 persen, terendah dibandingkan bidang lainnya. Sebanyak 45,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama yang harus segera diselesaikan. Selain itu, 18,9 persen responden yang tidak puas terhadap pemerintah menyebut ekonomi belum stabil, sementara 15,4 persen menyoroti mahalnya kebutuhan pokok.
SMRC juga menemukan bahwa 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk. Sebanyak 30 persen menyebut mahalnya sembako sebagai persoalan paling mendesak. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan berbagai klaim keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Kedua, kontroversi program Makan Bergizi Gratis dan penggunaan APBN. MBG merupakan salah satu program unggulan Prabowo. Namun, besarnya anggaran dan berbagai persoalan pelaksanaan membuat program ini terus menjadi sasaran kritik. Persoalan kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan penyedia, serta transparansi anggaran memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaannya.
Survei SMRC mencatat 61,4 persen masyarakat yang mengetahui program MBG menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap pelaksanaannya. Sementara itu, Poltracking menemukan 49,5 persen responden yang mengetahui program tersebut tidak puas, berbanding 47,4 persen yang puas.
Dalam demonstrasi 28 Oktober, mahasiswa secara terbuka mendesak pemerintah mengevaluasi penggunaan APBN dan menghentikan program populis yang dianggap boros anggaran, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Kritiknya bukan berarti pemenuhan gizi tidak penting, melainkan mempertanyakan apakah anggaran negara telah digunakan secara efektif dan seimbang dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, krisis lingkungan dan penanganan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu isu utama demonstrasi #IndonesiaSadar. Massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta membenahi tata kelola lahan.
Reuters pada 28 Oktober 2026 melaporkan bahwa Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan kabut asap terburuk dalam 11 tahun. Dampaknya meliputi gangguan kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, dan pencemaran udara hingga negara tetangga.
Persoalan ini bukan sekadar bencana alam. Ada pertanyaan mengenai pengawasan perusahaan, perlindungan lahan gambut, penegakan hukum, dan tanggung jawab negara terhadap keselamatan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya mengerahkan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi harus memastikan penyebab strukturalnya ditangani.
Keempat, pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Mahasiswa dalam demonstrasi 28 Oktober juga menuntut penurunan biaya pendidikan dan penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. Tuntutan ini memperlihatkan kekhawatiran generasi muda terhadap masa depan mereka.
Poltracking mencatat hanya 33,3 persen masyarakat menilai pemerintah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan 33,2 persen menilai pemerintah berhasil menurunkan pengangguran. Sementara itu, sulitnya mencari pekerjaan disebut oleh 9,3 persen responden sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan.
Pendidikan yang mahal, ketimpangan akses, dan terbatasnya pekerjaan berkualitas dapat menciptakan kesenjangan antara harapan generasi muda dan kenyataan yang mereka hadapi. Pemerintah perlu membuktikan bahwa pembangunan benar-benar membuka kesempatan, bukan sekadar menghasilkan angka pertumbuhan.
Kelima, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu tuntutan utama demonstran. Mereka mendesak penghentian penyalahgunaan kekuasaan, pemberantasan kolusi dan nepotisme, serta penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Survei Poltracking menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum dan pemberantasan korupsi hanya 43,1 persen. Sementara itu, SMRC mencatat 38,5 persen responden menilai upaya pemerintah menekan korupsi semakin buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan antikorupsi, tetapi harus dibuktikan melalui penanganan perkara yang transparan, independen, dan tidak tebang pilih.
Keenam, kebebasan sipil, HAM, dan kualitas demokrasi. Persoalan demokrasi menjadi bagian penting dari tuntutan mahasiswa pada 28 Oktober. Mereka mendesak pemulihan kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, dan penghentian militerisasi ruang sipil.
Pada 29 Oktober, Polda Metro Jaya mencatat 61 titik penyampaian aspirasi di Jakarta, selain 17 kegiatan masyarakat lainnya. Aksi melibatkan mahasiswa, organisasi perempuan, buruh, pelaku UMKM, dan pengemudi ojek online. Tidak semua aksi tersebut memiliki tuntutan yang sama, tetapi persebarannya memperlihatkan beragam persoalan sosial yang sedang diperjuangkan masyarakat.
Poltracking menemukan 53,6 persen responden menilai aman menyampaikan kritik kepada pemerintah, sedangkan 28,3 persen menilai tidak aman. Sebanyak 57,6 persen menilai masyarakat bebas mendirikan organisasi dan melakukan demonstrasi damai, sementara 20,6 persen menyatakan tidak bebas.
Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang demokrasi yang dinilai terbuka, tetapi kekhawatiran mengenai kebebasan sipil juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah harus memastikan kritik dan demonstrasi damai tidak berujung pada intimidasi maupun tindakan represif.
Keenam persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan semata mempertahankan popularitas, melainkan membuktikan bahwa kekuasaan benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Penurunan kepuasan dalam survei, kritik terhadap program unggulan, dan demonstrasi berbagai kelompok harus dibaca sebagai peringatan politik.
Pemerintah tentu masih memiliki kepercayaan publik yang cukup besar. Poltracking mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 64,8 persen. Namun, kepercayaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai dukungan tanpa syarat.
Rakyat tidak hanya membutuhkan janji, program, dan pencitraan keberhasilan. Mereka membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, lingkungan yang aman, hukum yang adil, serta kebebasan menyampaikan pendapat.
Jika pemerintah gagal menjawab persoalan-persoalan tersebut, jarak antara janji politik dan kenyataan kehidupan masyarakat akan semakin lebar. Pada titik itulah, ketidakpuasan publik bukan lagi sekadar kritik, melainkan tantangan serius terhadap legitimasi dan kepercayaan kepada pemerintahan.
(Tim)