Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (21/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan memastikan komitmen Polda NTT dalam menangani proses hukum terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Audiensi tersebut berlangsung di lantai II Mapolda NTT.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa ARAAB diterima oleh Kabid Humas Polda NTT Henry Novika Chandra, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Ricardo Condrat Yusuf, serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol FX Irwan Arianto.
ARAAB menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar untuk menyampaikan aspirasi, melainkan juga memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam Audiens, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol Ricardo Condrat Yusuf, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa ARAAB yang terus mengingatkan kepolisian agar proses penanganan perkara berjalan.
“Terima kasih ARAAB sudah mengingatkan kami. Dari Mapolda sudah memberikan surat undangan klarifikasi, lalu ditunda. Kami berikan lagi surat panggilan penyidikan hari ini, tetapi ditunda. Hari Senin kami melakukan pemeriksaan lagi kepada saksi dan hari Kamis kita berikan kejutan itu,” ungkap Ricardo.
Ia menjelaskan bahwa langkah penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Koordinator Umum ARAAB, Feliks Dawi, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara cermat agar tidak membuka celah hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses praperadilan.
“Kami ingin memastikan proses ini berjalan dengan baik dan sesuai prosedur hukum. Jangan sampai ada celah yang kemudian menjadi persoalan dalam proses praperadilan,” tegas Feliks.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam audiensi tersebut pihaknya memperoleh informasi mengenai surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta komitmen Kapolda NTT terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Surat dari Mendagri sudah keluar, dan kami sudah mendengar komitmen dari Kapolda NTT akan memberikan satu kejutan minggu depan nanti. Kami bersama Polda NTT mengawasi proses ini,” ungkap Feliks.
Lebih lanjut, dalam ruang audiensi, ARAAB diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, pandangan, serta gagasan terkait penanganan perkara tersebut.
ARAAB berharap komitmen yang telah disampaikan jajaran Polda NTT dapat diwujudkan melalui langkah-langkah hukum yang konkret. Mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara agar berjalan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Bagi ARAAB, penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Setiap warga negara, tanpa memandang jabatan maupun kekuasaan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
(Semi A. Tabelak)

