Ada kehormatan yang diperoleh melalui pangkat dan jabatan, tetapi ada pula kehormatan yang lahir dari integritas dan pengabdian. Pangkat dapat disematkan oleh institusi, jabatan dapat diberikan oleh negara, tetapi wibawa dan kehormatan seseorang hanya dapat dibangun melalui tindakan, keteladanan, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang dipercayakan kepadanya.
Kisah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang kini terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menghadirkan sebuah ironi besar tentang kekuasaan, jabatan, dan kehormatan. Seseorang yang pernah berada di puncak kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pangkat jenderal dan kewenangan yang begitu besar, kini harus menghadapi proses hukum dan mendekam di rumah tahanan Mabes Polri bersama dua perwira tinggi lainnya.
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum yang menyeret seorang pejabat tinggi negara. Lebih dari itu, kasus ini menjadi bahan refleksi tentang bagaimana seseorang seharusnya menggunakan kekuasaan ketika dipercaya menduduki jabatan strategis dalam sebuah institusi negara. Sebab, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada dirinya.
Dari puncak kekuasaan menuju rumah tahanan
Publik dikejutkan pada Selasa, 3 November 2026, ketika Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Ketiga orang tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Ketiganya kemudian ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Sementara itu, seorang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim, dugaan perbuatan tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
Yang membuat perkara ini semakin serius adalah dugaan bahwa sasaran penyadapan tidak hanya terbatas pada satu atau dua orang. Penyidik menyebut sejumlah target diduga meliputi nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Kronologi perkara kemudian berkembang pada Oktober 2026. Menurut keterangan penyidik, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan pada komputer sistem LIMS. Dugaan penghapusan tersebut diketahui oleh seorang petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 orang saksi serta tiga orang saksi ahli. Penyidik juga menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Ketiganya dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal yang diterapkan memuat ancaman pidana yang berbeda, dengan ancaman terberat mencapai 10 tahun penjara.
Sehari setelah pengumuman penetapan tersangka dan penahanan itu, Presiden Prabowo juga memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Rangkaian peristiwa ini membuat persoalan tersebut semakin menyita perhatian publik, karena nama seorang mantan Kapolri dan pejabat tinggi di lingkungan kepresidenan berada di tengah perkara serius yang menyangkut dugaan penyalahgunaan instrumen negara.
Tentu, penetapan tersangka dan penahanan bukanlah putusan pengadilan. Semua dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, status dan rangkaian peristiwa ini sudah cukup menjadi alasan bagi masyarakat untuk mempertanyakan integritas penggunaan kekuasaan di lingkungan institusi penegak hukum.
Jabatan Kapolri bukan alat kepentingan kekuasaan
Di sinilah persoalan yang lebih mendasar perlu dibicarakan. Ketika seseorang dipercaya menjadi Kapolri, sesungguhnya negara sedang memberikan mandat besar untuk menjaga hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Polri memang bukan lembaga yudikatif, melainkan institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Namun, kewenangan kepolisian yang begitu besar dalam proses penegakan hukum menuntut profesionalisme, independensi dalam pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban yang kuat.
Seorang Kapolri tidak seharusnya bekerja untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun orang-orang tertentu yang berada di lingkaran kekuasaan. Ia tidak boleh menjadikan kewenangan institusi sebagai alat untuk mengamankan kepentingan politik atau mempertahankan posisi seseorang. Sebaliknya, jabatan tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu.
Bayangkan jika seluruh energi dan kewenangan yang dimiliki seorang Kapolri benar-benar diarahkan untuk memperbaiki negara. Dengan kekuatan institusi yang dipimpinnya, seorang Kapolri memiliki kesempatan besar untuk membongkar jaringan korupsi, memberantas praktik kolusi dan nepotisme, menindak mafia hukum, membersihkan aparat yang menyalahgunakan jabatan, serta mengungkap berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat.
Ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dibeli, keadilan tidak boleh diperjualbelikan, dan jabatan tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran.
Namun, apa jadinya apabila kewenangan yang begitu besar justru diduga digunakan untuk kepentingan di luar mandat penegakan hukum? Apa jadinya apabila instrumen yang seharusnya dipakai untuk membongkar kejahatan justru diduga digunakan untuk memantau komunikasi orang-orang tertentu tanpa prosedur yang sah?
Jika dugaan dalam perkara LSP terbukti di pengadilan, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Ini merupakan persoalan serius tentang bagaimana kekuasaan dapat menyimpang dari tujuan awal pemberiannya.
Mengabdi kepada negara atau melayani kekuasaan?
Salah satu persoalan yang terus membayangi kehidupan bernegara adalah ketika pejabat lebih sibuk menjaga kepentingan kekuasaan daripada menjalankan amanah negara.
Padahal, negara bukan milik presiden, bukan milik menteri, bukan milik Kapolri, dan bukan pula milik kelompok politik tertentu. Negara adalah milik seluruh rakyat. Karena itu, setiap pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara harus memahami bahwa loyalitas utamanya adalah kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Seorang pejabat boleh saja bekerja bersama pemerintah yang sedang berkuasa. Namun, bekerja untuk pemerintah tidak sama dengan menjadi alat kepentingan penguasa. Ada batas konstitusional dan etika yang harus dijaga. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara loyalitas terhadap negara dan kepatuhan membabi buta terhadap kehendak orang-orang yang sedang memegang kekuasaan.
Justru di sinilah ukuran seorang pemimpin diuji. Apakah ia berani menggunakan kewenangannya untuk menindak penyimpangan, sekalipun pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan? Ataukah ia memilih diam, membiarkan, bahkan menggunakan institusi yang dipimpinnya untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu?
Kita tidak membutuhkan pemimpin institusi yang hanya terlihat kuat ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan orang-orang berpengaruh. Kita juga tidak membutuhkan aparat yang hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Negara membutuhkan pemimpin yang berani membersihkan institusinya sendiri. Sebab, tidak mungkin kita berharap kepolisian menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi dan kejahatan apabila integritas di dalam tubuh kepolisian sendiri tidak dijaga.
Kehormatan seorang jenderal tidak terletak pada bintang di pundaknya
Menjadi jenderal merupakan pencapaian karier yang tidak mudah. Di balik pangkat tersebut terdapat perjalanan panjang, pendidikan, pengalaman, dan pengabdian. Karena itu, seorang jenderal semestinya memahami bahwa semakin tinggi pangkat yang disandang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.
Namun, pangkat dan jabatan tidak otomatis membuat seseorang dihormati. Masyarakat menghormati seorang jenderal bukan semata-mata karena bintang di pundaknya, melainkan karena keberanian, ketegasan, integritas, dan keteladanan yang ditunjukkannya.
Kehormatan seorang jenderal seharusnya dipanen dari pengabdian panjang yang membawa manfaat bagi negara. Ia seharusnya dikenang karena keberhasilannya memberantas kejahatan, melindungi rakyat, memperbaiki institusi, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
Sangat ironis apabila seseorang yang pernah berada di puncak kepemimpinan kepolisian justru harus menghadapi proses hukum dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Jenderal yang seharusnya menikmati kehormatan dari hasil pengabdiannya justru menghadapi konsekuensi dari pekerjaan yang kini dipersoalkan secara hukum.
Inilah pelajaran penting bahwa jabatan tinggi tidak menjamin kehormatan abadi. Pangkat dapat tetap tercatat dalam sejarah karier, tetapi wibawa seseorang dapat runtuh ketika kepercayaan publik hilang. Seragam dapat dilepas, jabatan dapat dicopot, tetapi penilaian masyarakat terhadap rekam jejak seseorang akan terus melekat.
Seorang jenderal semestinya meninggalkan warisan berupa institusi yang semakin kuat, hukum yang semakin adil, dan masyarakat yang semakin percaya kepada negara. Bukan justru meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana kewenangan yang dipercayakan kepadanya digunakan.
Negara tidak boleh kalah oleh ambisi pejabatnya
Kasus yang menyeret Listyo Sigit harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan kewenangan kepolisian, terutama dalam hal penyadapan dan pengelolaan informasi elektronik. Harus ada pengawasan yang kuat agar instrumen penegakan hukum tidak digunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang.
Tidak cukup hanya memproses orang-orang yang diduga terlibat. Negara juga harus memastikan bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif, prosedur penggunaan kewenangan diperketat, dan setiap aparat memahami bahwa kekuasaan yang dimilikinya bukanlah kekuasaan tanpa batas.
Lebih penting lagi, kasus ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat negara, baik di kepolisian, kejaksaan, kementerian, maupun lembaga pemerintahan lainnya. Jangan sampai jabatan yang seharusnya digunakan untuk mengabdi justru menjadi sarana memperkuat kepentingan pribadi dan kelompok.
Kita terlalu sering menyaksikan bagaimana jabatan publik diperlakukan seolah-olah merupakan hak istimewa. Padahal, jabatan adalah amanah yang memiliki batas waktu, sementara tanggung jawab moral dan hukum atas setiap keputusan akan terus melekat.
Pada akhirnya, persoalan LSP bukan hanya tentang seorang mantan Kapolri yang kini berstatus tersangka dan ditahan. Ini adalah cermin tentang betapa mahalnya integritas dalam kehidupan bernegara. Ini juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan melahirkan penyalahgunaan kewenangan, sedangkan jabatan tanpa pengabdian hanya akan menjadi kebanggaan kosong.
Seorang jenderal seharusnya memanen kehormatan dari pengabdiannya, bukan memanen persoalan hukum dari kewenangan yang diduga disalahgunakan. Pangkat boleh membuat seseorang berdiri lebih tinggi, tetapi hanya integritas yang membuatnya benar-benar dihormati.
Sebab, kehormatan tidak ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan yang pernah diduduki, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat. Dan ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada pengabdian, yang tersisa pada akhirnya bukanlah wibawa seorang pemimpin, melainkan catatan tentang bagaimana sebuah amanah dipertaruhkan.