Lambatnya penyerapan belanja modal Pemerintah Kabupaten Alor hingga awal November 2025 menuai kritik keras dari kalangan muda dan masyarakat sipil.
Salah satu aktivis muda yang vokal menyuarakan keprihatinan ini adalah Iron Salek, yang menilai bahwa penyerapan anggaran yang baru mencapai 34% susai sumber informasi update dari link kementerian keuangan RI per 6 november 2025, ini menunjukkan kegagalan serius pemerintah daerah dalam perencanaan, pengadaan, dan manajemen proyek pembangunan.
Menurut Iron, fakta bahwa hingga bulan ke-11 tahun anggaran berjalan serapan belanja modal belum menyentuh setengah dari total pagu merupakan indikasi nyata lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat eksekutif. Kondisi ini, kata Iron, bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari ketidaksiapan dan ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
“Bagaimana mungkin sudah masuk bulan November, tapi realisasi belanja modal baru 34%? Ini bukan sekadar lambat, ini bukti bahwa pemerintah daerah gagal menyusun perencanaan dan sistem penganggaran yang efektif. Rakyat butuh pembangunan nyata, bukan alasan klasik tentang proses pengadaan yang molor,” tegas Iron Salek.
Aktivis muda ini juga mengkritik keras kecenderungan pemerintah yang baru bergerak cepat menjelang akhir tahun, yang ia sebut sebagai “pola proyek kejar tayang tanpa kualitas.” Ia menilai bahwa praktik tersebut sangat berisiko terhadap mutu pekerjaan dan membuka ruang penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Kalau pekerjaan baru dikebut di akhir tahun, hasilnya pasti asal jadi. Jalan yang dibangun cepat rusak, bangunan tidak tahan lama, dan rakyat lagi-lagi jadi korban dari birokrasi yang malas dan tidak profesional,” tambahnya.
Iron menegaskan, penyerapan anggaran yang lambat seperti ini juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal seharusnya menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi lokal, misalnya menghidupkan kontraktor, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran uang di pasar. Namun kenyataannya, masyarakat justru menghadapi stagnasi karena pemerintah tidak mampu menyalurkan dana secara tepat waktu.
“Jangan lupa, setiap rupiah yang tidak terserap itu adalah kesempatan rakyat yang hilang. Ada pekerja yang kehilangan upah, ada kontraktor kecil yang tidak dapat proyek, ada pedagang yang tidak laku. Uang rakyat mengendap, sementara rakyat menunggu janji pembangunan yang tak kunjung tiba,” tegas Iron.
Lebih lanjut, Iron juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dan koordinasi antar perangkat daerah. Ia mendesak Bupati Alor agar melakukan evaluasi serius terhadap pimpinan OPD yang tidak mampu menyerap anggaran secara efektif.
“Kalau ada kepala dinas atau pejabat yang tidak mampu bekerja cepat dan terukur, sudah saatnya diganti. Jangan pertahankan pejabat yang hanya pandai berteori, tapi gagal mengeksekusi program. Pemerintah butuh orang yang bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menghabiskan waktu di balik meja,” ujarnya.
Iron menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang berada di titik rawan. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya kualitas pembangunan yang menurun, tetapi juga reputasi pemerintah daerah di mata publik dan lembaga pengawas akan tercoreng.
“Anggaran daerah adalah amanat rakyat. Kalau pemerintah tidak mampu menjalankan amanat itu dengan baik, maka rakyat punya hak untuk bersuara dan menuntut pertanggungjawaban. Ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab moral dan integritas,” tegas Iron Salek menutup pernyataannya.
Seruan kepada DPRD Alor
Di akhir keterangannya, Iron Salek juga menyerukan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Ia meminta lembaga legislatif untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan menekan pihak eksekutif agar segera mempercepat realisasi belanja modal secara transparan dan akuntabel.
“DPRD jangan hanya sibuk dengan rapat-rapat seremonial. Mereka punya mandat konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau serapan anggaran macet, DPRD harus turun tangan, panggil OPD yang lalai, dan minta penjelasan terbuka kepada publik. Jangan tunggu rakyat marah dulu baru bereaksi,” tegas Iron.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau DPRD dan pemerintah sama-sama serius, maka serapan anggaran bisa dipercepat tanpa mengorbankan mutu. Tapi kalau kedua lembaga ini hanya saling menutupi kelemahan, maka rakyat lagi-lagi jadi korban dari kegagalan sistem,” tutup Iron Salek dengan nada penuh kekecewaan.
(Tim)
