Aliansi Peduli Kemanusiaan yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa asal Kabupaten Kupang menggelar aksi demonstrasi bertajuk Keadilan untuk Masyarakat Amfoang di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Selasa (19/05/2026). Mereka menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah Amfoang yang dinilai selama ini luput dari perhatian pemerintah provinsi.
Aliansi tersebut terdiri atas Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU), Ikatan Pemuda Pelajar Amfoang Barat Daya (IPJAR AMBADA), Perhimpunan Mahasiswa Amfoang Tengah (PERMASTENG), Perhimpunan Mahasiswa Amfoang Timur (PERMATIM), Ikatan Mahasiswa Amanatun (IMAN), Ikatan Mahasiswa Amanuban (IKMABAN), Forum Mahasiswa Belu (FOSMAB), Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF), serta Forum Mahasiswa Nasional (FMN).
Dalam aksi itu, massa aliansi menyoroti buruknya infrastruktur jalan dan jembatan, belum beroperasinya Rumah Sakit Pratama Amfoang, keterbatasan jaringan komunikasi, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Amfoang.
Aksi mahasiswa diterima oleh Asisten I Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR NTT, dan Kepala Dinas ESDM NTT. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat Amfoang yang dinilai belum memperoleh perhatian serius dari pemerintah daerah.
Salah satu peserta aksi sekaligus Ketua PERMASKU, Asten Bait, mengatakan Amfoang belakangan menjadi perhatian publik akibat penyitaan BBM oleh aparat kepolisian yang disebut milik masyarakat setempat. Menurut dia, penyitaan tersebut memperparah kelangkaan BBM di seluruh wilayah Amfoang.
“Di Amfoang hanya ada satu SPBU yang berada di Amfoang Selatan. Sementara akses jalan juga banyak yang terputus sehingga aktivitas masyarakat terganggu,” kata Asten dalam audiensi.
Asten menilai persoalan tersebut bukan pertama kali terjadi dan telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan serius dari pemerintah.
“Karena itu kami berani mengatakan pemerintah provinsi buta dan tuli terhadap tangisan masyarakat Amfoang,” ujarnya.
Dalam audiens tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Mereka mendesak pemerintah segera menghadirkan SPBU di wilayah Amfoang Utara, meningkatkan status jalan dari Fatuleu Barat hingga Amfoang Timur menjadi jalan nasional, mengoperasikan Rumah Sakit Pratama Amfoang, serta menurunkan alat berat untuk memperbaiki titik-titik infrastruktur vital seperti Jembatan Kapsali dan Termanu.
Menanggapi tuntutan aliansi, Asisten I Pemerintah Provinsi NTT mengatakan Gubernur NTT telah mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang dan pemerintah tidak tinggal diam.
Menurut dia, kasus penyitaan BBM telah masuk dalam ranah hukum sehingga penanganannya berada di bawah aparat penegak hukum. Namun, pemerintah provinsi akan tetap berkoordinasi agar persoalan tersebut segera diselesaikan.
Terkait penyitaan BBM, pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum supaya prosesnya cepat selesai dan ada kejelasan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa program pembangunan SPBU satu harga di Kabupaten Kupang merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat pada era Presiden Joko Widodo. Kabupaten Kupang disebut sempat mendapat alokasi enam SPBU, termasuk di wilayah Amfoang Selatan. Namun, program itu tidak berjalan karena pertimbangan pihak ketiga sebagai pengelola.
Meski demikian, pemerintah provinsi mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Pertamina agar pembangunan SPBU satu harga di wilayah Amfoang dapat direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTT menawarkan skema distribusi BBM melalui badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai solusi jangka pendek. Pemerintah juga disebut siap memfasilitasi penerbitan izin distribusi BBM.
Di sektor infrastruktur, Kepala Dinas PUPR NTT mengatakan pihaknya segera menurunkan tim balai jalan untuk melakukan survei di titik-titik kerusakan vital guna mempercepat penanganan akses jalan dari Amfoang menuju Kupang.
Pemerintah Provinsi NTT juga mengungkapkan usulan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional telah diajukan sejak 2025, namun belum mendapatkan intervensi anggaran dari pemerintah pusat.
Selain itu, pembangunan Jembatan Bipolo disebut akan mulai dikerjakan tahun ini. Adapun Jembatan Termanu saat ini hanya bisa dilalui kendaraan alat berat.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi NTT mengaku tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk membuka jalur distribusi BBM melalui laut menuju wilayah Amfoang.
Heben Taemnanu Minta Gubernur Undang Forkopimda NTT Bahas Masalah Amfoang
Salah satu tokoh muda Amfoang, Heben M. Taemnanu, saat ditemui media ini di kompleks Kantor Gubernur NTT pada Selasa (19/05/2026) sore, mengapresiasi respons Pemerintah Provinsi NTT terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan aliansi mahasiswa dalam aksi demonstrasi tersebut.
Meski demikian, Taemnanu menilai respons pemerintah tidak cukup hanya sebatas menerima aspirasi dan memberikan penjelasan dalam forum audiensi. Menurut Taemnanu, dalam aksi lanjutan aliansi yang direncanakan dalam waktu dekat, Gubernur NTT perlu hadir bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT serta sejumlah pihak terkait, termasuk pimpinan PT Pertamina, agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai langkah konkret pemerintah dalam menjawab berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
“Jangan hanya mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi, tetapi pemerintah juga harus menunjukkan keseriusan dengan menghadirkan semua pihak terkait agar ada solusi nyata bagi masyarakat Amfoang,” ujar Taemnanu.
Ia menegaskan bahwa persoalan krisis BBM, kerusakan infrastruktur, hingga terbatasnya layanan kesehatan dan komunikasi di Amfoang sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan penanganan lintas sektor secara serius.
Taemnanu berharap pemerintah provinsi bersama pihak terkait dapat segera mengambil langkah nyata agar masyarakat Amfoang tidak terus hidup dalam keterbatasan akibat minimnya perhatian pembangunan.
(Hans Sahagun)