Di tengah kehidupan masyarakat Manggarai yang masih kuat memegang nilai-nilai adat, terdapat satu fenomena sosial yang terus berulang dan sulit diabaikan. Kasus kehamilan di luar pernikahan, khususnya di kalangan anak muda, bukan lagi sesuatu yang jarang terjadi. Ia hadir sebagai realitas yang diam-diam diketahui banyak orang, dibicarakan secara terbatas, namun jarang benar-benar diselesaikan dari akarnya.
Fenomena ini tidak berdiri dalam ruang hampa. Di wilayah Manggarai Raya, kasus kehamilan di luar pernikahan di kalangan anak muda bukan lagi sesuatu yang asing. Ia kerap muncul sebagai realitas sosial yang berulang, dikenal oleh masyarakat, dan dalam banyak situasi berujung pada pernikahan sebagai bentuk penyelesaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya terjadi secara tidak teratur, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang terus berulang di tingkat lokal, tanpa selalu diikuti upaya pencegahan yang memadai.
Dalam konteks ini, adat Manggarai memainkan peran yang sangat penting. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah budaya lonto leok, yaitu tradisi duduk bersama atau melingkar untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Budaya ini merepresentasikan bentuk “demokrasi” lokal yang menjunjung tinggi persatuan, keharmonisan, dan dialog kekeluargaan. Melalui mekanisme ini, berbagai persoalan sosial, termasuk kasus kehamilan di luar pernikahan, diselesaikan secara kolektif dengan mengedepankan mufakat dan menjaga martabat semua pihak.
Ketika persoalan terjadi, mekanisme adat yang berlandaskan semangat lonto leok hadir sebagai jalan keluar yang dianggap bijak, yaitu mempertemukan kedua pihak, menyatukan keluarga, serta menjaga martabat bersama. Penyelesaian ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga kultural, karena menghindari konflik berkepanjangan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya dirugikan. Di titik ini, adat menunjukkan wajahnya sebagai sistem nilai yang mampu merawat harmoni.
Namun, di balik peran tersebut, muncul pertanyaan yang layak diajukan: apakah penyelesaian yang terus dilakukan ini juga tanpa sadar membuka ruang bagi terjadinya pengulangan? Ketika setiap kasus diselesaikan dengan mekanisme yang sama, tanpa diiringi upaya pencegahan yang serius, fenomena ini berisiko dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bukan karena masyarakat menganggapnya benar, tetapi karena telah terbiasa melihatnya terjadi.
Fenomena yang berulang ini tentu membawa dampak yang tidak sederhana. Dari sisi sosial, pasangan yang belum siap sering kali harus memasuki pernikahan dalam kondisi terpaksa. Dari sisi pendidikan, tidak sedikit yang harus menghentikan studi atau kehilangan kesempatan untuk berkembang. Sementara dari sisi ekonomi, ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga berpotensi melahirkan persoalan baru di kemudian hari. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.
Fenomena ini juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang melingkupinya. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan keluarga, serta kondisi kerentanan seperti kehilangan orang tua atau minimnya dukungan sosial dapat membuat sebagian anak muda berada dalam situasi yang lebih rentan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang diambil sering kali bukan sepenuhnya lahir dari kesiapan, melainkan dari keterbatasan dan tekanan yang dihadapi.
Di sinilah letak dilema yang sesungguhnya. Di satu sisi, adat telah berperan sebagai solusi yang menjaga keseimbangan sosial. Namun di sisi lain, penyelesaian tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Dengan meminjam apa yang dikatakan oleh Erving Goffman, masyarakat sering kali lebih fokus menjaga panggung depan agar tetap terlihat baik di hadapan publik, sementara persoalan di panggung belakang belum sepenuhnya diselesaikan.
Fenomena ini juga perlu dilihat dalam kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, serta kesiapan mental dan ekonomi. Dalam konteks ini, praktik pernikahan sebagai respons atas kehamilan di usia muda menunjukkan adanya ketegangan antara realitas sosial, mekanisme adat, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, penting untuk menempatkan persoalan ini secara lebih seimbang. Mengkritisi fenomena yang ada bukan berarti menolak atau merendahkan adat. Sebaliknya, ini justru menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat peran adat agar tidak hanya hadir sebagai penyelesai masalah, tetapi juga sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Langkah ke depan yang perlu dipertimbangkan adalah memperkuat aspek pencegahan. Pertama, edukasi mengenai tanggung jawab, relasi, dan kesiapan dalam berumah tangga perlu diberikan sejak dini, baik melalui keluarga maupun lembaga pendidikan. Kedua, peran keluarga, tokoh agama, dan lembaga adat perlu diperkuat dalam memberikan pendampingan kepada generasi muda, bukan hanya ketika masalah sudah terjadi. Ketiga, penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga masa depan generasi muda tidak cukup hanya dengan menyelesaikan persoalan, tetapi juga dengan mencegahnya sejak awal.
Pada akhirnya, adat adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai dan harus tetap dihormati. Namun, dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang, adat juga perlu berjalan seiring dengan upaya-upaya yang lebih preventif. Fenomena yang terulang ini menjadi pengingat bahwa penyelesaian saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara menyelesaikan dan mencegah, agar masa depan generasi muda dapat dibangun dengan lebih baik. Jika tidak, kita hanya akan terus menyaksikan masalah yang sama diselesaikan berulang kali, tanpa pernah benar-benar berhenti terjadi.
*Penulis adalah mahasiswa Undana Kupang.