Mesak Lonak Desak Pemkab Rote Ndao Tindaklanjuti Dugaan Manipulasi Dokumen Oknum PPPK Penuh Waktu

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Rote Ndao, Mesakh Lonak, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi dokumen terkait Melfi Mechtison Bailao dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu Tahun 2024.

Kasus ini mencuat setelah pemberitaan media daring terkait permintaan ayah kandung dari Melfi Mechtison Bailao kepada Bupati Rote Ndao untuk melakukan pembatalan SK penetapan anaknya sebagai PPPK Penuh Waktu.

Permintaan itu diduga dipicu adanya masalah administrasi dalam proses seleksi. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian serius DPRD Rote Ndao.

Mesakh Lonak menyebut indikasi pelanggaran cukup jelas dan harus segera ditindaklanjuti. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan tersebut.

“Termasuk adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses seleksi,” ujar Mesakh ketika dihubungi awak media melalui sambungan telepon pada Selasa (17/3/2026).

Ia menilai tindakan itu merugikan peserta lain yang memenuhi syarat. Modus yang ditemukan antara lain pembuatan surat keterangan palsu. Dokumen tersebut menyatakan seseorang pernah menjadi tenaga honorer, padahal tidak.

Selain itu, terdapat dugaan kolusi dengan oknum pejabat tertentu. Tujuannya untuk meloloskan peserta yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan.

Mesakh menegaskan peserta PPPK yang terbukti menggunakan dokumen palsu harus diberi sanksi tegas. Ia juga meminta ASN yang terlibat diproses sesuai hukum.

“Oknum ASN yang terlibat harus diperiksa dan diproses hukum,” tegasnya. Ia menilai penegakan aturan harus dilakukan tanpa kompromi.

Selain itu, Mesakh menyarankan Bupati menerbitkan surat edaran khusus. Edaran itu ditujukan bagi peserta yang menggunakan dokumen tidak sah.

Ia berharap peserta dapat mengundurkan diri secara sukarela sebelum investigasi dilakukan. Langkah ini dinilai dapat mempermudah proses penegakan hukum. Mesak juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan transparan yang bertujuan untuk menjaga integritas seleksi PPPK di Kabupaten Rote Ndao.

 

(Tim)

 

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *