ATAMBUA – Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Belu menggelar rapat evaluasi hasil pemantauan SPBE serta rencana aksi peningkatan penilaian SPBE tahun 2023 di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu pada Jumat (08/12/2023).
Rapat dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Belu, Aloysius Haleserens serta turut dihadiri oleh para Asisten Sekda Belu, pimpinan OPD, pejabat teknis yang berkaitan dengan evaluasi SPBE dan admin aplikasi layanan berbasis elektronik dari setiap OPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.
Pada kesempatan tersebut Wabup Alo Haleserens mengatakan, rapat evaluasi dimaksudkan, selain melihat sejauh mana progres dari pelaksanaan SPBE, juga untuk meninjau indikator-indikator yang sudah dilakukan dan kendala yang harus diperbaiki.
“Secara keseluruhan indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Belu berada pada kategori kurang. Dalam rapat ini tentu kita lakukan pembahasan apa kendala dan kekurangan selama ini di masing-masing OPD dalam penerapan SPBE.” kata Wabup.
Wabup Belu juga menginstruksikan kepada Tim Koordinasi SPBE dan seluruh OPD Kabupaten Belu agar dapat bekerjasama, berkolaborasi dan bersungguh-sungguh agar kualitas SPBE semakin baik dan meningkat, sehingga kualitas layanan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu semakin baik.
“Tim Koordinasi SPBE agar segera memprioritaskan program/kegiatan SPBE dengan menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE melalui komitmen dan kolaborasi Tim dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai indeks SPBE Kabupaten Belu.” harap Wabup Alo.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau dalam paparannya menjaskan, capaian SPBE kabupaten Belu tahun 2023 dilihat pada 47 indikator. Berdasarkan hasil Pemantauan, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 mulai dari Tingkat Kematangan Domain Kebijakan hingga Kematangan Domain Layanan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Belu belum memiliki arsitektur SPBE dan peta rencana untuk menentukan penilaian pada indikator poin ke 21 hinggga 31.
“Pada Domain Tata Kelola, belum bisa naik level tingkat kematangannya, dikarenakan Kabupaten Belu belum memiliki Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Selain itu, Kabupaten Belu belum menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyiapan, dan/atau pengembangan layanan SPBE.” jelas Kadis.
Pantauan NTT Pos, rapat evaluasi diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi untuk mencari solusi bersama demi terjadinya peningkatan penilaian SPBE Kabupaten Belu ke depannya.
(ans)
